Nestapa Musi Banyuasin: Kaya PAD tapi Angka Kemiskinan Tinggi, Bupati Kena OTT

Tidak hanya Dodi Reza Alex yang meminta "jatah". Kepala Dinas dan PPK yang menjabat kabid juga memperoleh persen alokasi suap.

Hal ini disayangkan Wakil Ketua KPK, Alexander saat jumpa pres OTT Bupati anak mantan Gubernur Sumsel, Alex Noerdin ini.

Menurutnya, dengan makin besar anggaran yang harus disetor menjadi fee bagi pejabat akan mempengaruhi kualitas pembangunan di daerah tersebut.

Apalagi, Bupati Dodi Reza Alex bukan bupati pertama yang kena OTT di kabupaten Musi Banyuasin. Pada tahun 2015 lalu, Bupati kabupaten Musi Banyuasin, alm. Pahri juga merasakan OTT yang sama.

Baca Juga:Pensiun Polisi Polda Sumsel Jadi Korban Hipnotis, Uang Rp3 Juta Raib

Dia tersangkut OTT KPK dalam proses ketok palu APBD kabupaten Musi Banyuasin. Pahri tidak sendiri, sang istri pun menjadi tersangka saat itu.

Pernyataan Wakil KPK, Alexander, memperkuat telaah atas pencapaian pembangunan di kabupaten Musi Banyuasin.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menyebutkan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 hingga 2019, angka kemiskinan di Musi Banyuasin tidak menurun signifikan.

Pada tahun 2017, Musi Banyuasin menempati daerah ketiga, sebagai daerah termiskin di Sumatera Selatan dengan angka 16,75 persen. Jauh di atas rata-rata Sumatera Selatan yang berada di angka 13 persen.

Sementara, pada tahun 2018, Musi Banyuasin mengalami kenaikan peringkat kabupaten/kota termiskin di Sumatera Selatan. Pada tahun tersebut, kabupaten ini menempati urutan ke dua setelah kota Palembang dengan angka kemiskinan yang menurun 16,52 persen.

Baca Juga:Perdagangan Bayi di Palembang Terungkap, dan 3 Berita Populer di Sumsel

Sementara itu, pada tahun 2019, Musi Banyuasin masih menempati tingkat kemiskinan tertinggi. Sama seperti tahun 2018, Musi Banyuasin menempati urutan kedua dengan angka kemiskinan 16,41 persen.

Dengan APBD Musi Banyuasin yang kaya karena hasil buminya, Koordinator FITRA Sumsel Nunik Handayani berpendapat adanya ketimpangan pengelolaan anggaran yang tidak berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Ia pun menyoroti jika kantong-kantong masyarakat miskin (kemiskinan) cendrung berada di wilayah-wilayah pertambangan migas.

"Kondisinya sepertinya tidak sejalan, antara PAD yang kaya dan penurunan angka kemiskinan. Benar-benar belum sejalan," sambung Nunik.

Berdasarkan catatan FITRA, Musi Banyuasin juga mendapatkan pinjaman dari PT. SMI yang menjadi sumber pendapatan lainnya yang ternyata juga didominasi bagi pembangunan infrastuktur.

"Dengan pengalaman pernah ada bupati kena OTT di tahun 2015, hendaknya jadi pembelajaran pemerintah daerah membenahi kualitas dan transparansi anggaran. Tetapi, terulang dan selalu bermain di APBD," pungkas Nunik.