SuaraSumsel.id - Bupati Probolinggo, Puput Tantriana Sari dan sang suami, Hasan Aminudin menjabat anggota DPR RI menambah deretan panjang pasangan pejabat yang terjerat kasus korupsi di Indonesia.
Pasangan suami-istri ini terjerat operasi tangkap tangan karena diduga menerima suap atas pengisian jabatan Kepala Desa (Kades). Suarasumsel.id merangkum sembilan pasangan suami istri terjerat kasus korupsi yang diketahui, tiga berasal dari Sumatera Selatan atau Sumsel.
1. Mantan Bendum Demokrat, Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni (April 2012)
Nazaruddin dan istri, Neneng Sri Wahyuni sama-sama terlibat kasus korupsi. Meski ditangkap atas kasus yang berbeda, namun keduanya divonis dan dinyatakan bersalah.
Baca Juga:Lantik 5 Perwira Tinggi, Ini Penekanan Kapolri pada Kapolda Sumsel Irjen Pol Toni Harmanto
Nazaruddin terpidana atas kasus wisma atlet SEA GAMES 2011, sedangkan sang istri terjerat kasus korupsi pada kasus Pembangkit Tenaga Listrik dari Surya (PLTS) di Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.Pengadilan memvonis Narazuddin selama 13 tahun penjara sedangkan istrin divonis enam tahun penjara.
Pada perayaan HUT Kemerdekaan RI tahun 2020 lalu, keduanya mendapatkan remisi dari negara. Setehun kemudian, tanggal 13 Agustus 2021, Nazaruddin dinyatakan bebas.
![M. Nazaruddin di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (6/1). [suara.com/Oke Atmaja]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2016/01/06/o_1a8b3iruv1dra1scf12r517r2ndcj.jpg)
2. Mantan bupati Karawang, Ade Swara dan Nurlatifah (Januari 2015)
Pasangan suami ini terjerat kasus perizinan penerbitan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang atau SPPR di kawasan Karawang, Jawa Barat. Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan Nurlatifah, baru kemudian sang suami Ade Swara.
Keduanya pun sempat mengajukan kasasi namun ditolak oleh Mahkamah Agung (MA). Pengadilan MA menguatkan vonis dari Pengadilan Tinggi (PT) yang menghukum keduanya, hanya selisih satu tahun. Ade Swara divonis tujuh tahun sedangkan sang istri, enam tahun penjara.
Baca Juga:Sekolah Tatap Muka Digelar, Sumsel Ajukan Tambahan Vaksin COVID-19 bagi Pelajar
3. Mantan Wali Kota Palembang, Romi Herton dan Masyitoh (Maret 2015)
Wali Kota Palembang, Romi Herton mengajukan gugatan atas Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada April 2013 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pada saat itu, sidang dipimpin oleh hakim Akil Mochtar.
Hasil persidangannya memutuskan pasangan Romi Herton dan Harnojoyo menang dan menjadi pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang 2012-2017.
Sayangnya kememimpinan tersebut tidak lama. KPK berhasil mengusut kasus suap Ketua MK tersebut. KPK menuntut pasangan ini dengan hukuman 9 tahun penjara dan denda Rp 400 juta.
Namun Pengadilan Tinggi Tipikor DKI Jakarta menjatuhkan vonis tujuh tahun pada Romi Herton dan lima tahun pada Masyito, termasuk denda dan mencabut hak politik.
Saat menjalankan masa hukuman, Romi Herton meninggal dunia dan dimakamkan di kota Palembang, Sumatera Selatan.
