alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Empat Kapolres di Sumatera Selatan Dimutasi, Ini Pejabat Penggantinya

Tasmalinda Senin, 26 Oktober 2020 | 19:23 WIB

Empat Kapolres di Sumatera Selatan Dimutasi, Ini Pejabat Penggantinya
Ilustrasi polisi

Sebanyak empat Kapolres dipimpin oleh orang baru.

SuaraSumsel.id - Posisi empat Kapolres di lingkungan Polda Sumatera Selatan diganti. Kebijakan ini sesuai dengan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/ 2934 dan 2935/ X/ KEP/ 2020 tanggal 13 Oktober 2020 tentang Pemberitahuan Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Lingkungan Polri.

Serah terima jabatan Kapolres Prabumulih, Pali, Musirawas Utara, dan Kapolres Lubuklinggau bersama sejumlah pejabat polda lainnya dipimpin Kapolda Sumsel Irjen Pol. Eko Indra Heri di Mapolda Sumsel, Palembang, Senin.

Kapolres Prabumulih AKBP I Wayan.Sudarmaya dimutasi menjadi Wadir Samapta Polda Kaltara diganti AKBP Siswandi yang sebelumnya menjabat Kasat Resnarkoba Polrestabes Palembang.

Kapolres Penukal Abab Lematang Ilir (Pali) AKBP Yudhi Suhariyadi dimutasi menjadi Irbid Itwasda Polda Kaltim, diganti AKBP Rizal Agus Triadi yang sebelumnya menjabat Danyon C Pelopor Satuan Brimob Polda Sumsel .

Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Adi Witanto dimutasi menjadi Waka SPN Polda Sumsel diganti AKBP Eko Sumaryanto yang sebelumnya menjabat Danyo B Sat Brimob Polda Sumsel.

Kapolres Lubuk linggau AKBP Mustofa dimutasi menjadi Wadir Polairud Polda Jatim digantikan AKBP Nuryono yang sebelumnya menjabat Kasat Reskrim Polrestabes Palembang.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Eko Indra Heri pada kesempatan tersebut mengatakan bahwa mutasi di organisasi Polri adalah hal yang biasa untuk penyegaran serta pembinaan karier untuk personel.

Ia meminta kepada pejabat baru untuk segera menyusun dan merencanakan pengamanan untuk pilkada serentak, 9 Desember 2020.

"Tingkatkan kegiatan-kegiatan dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas yang aman," kata Kapolda.

Ia menekankan, Kapolres hendaknya bisa melakukan deteksi guna hilangkan potensi dari setiap kegiatan yang dapat mengganggu pelaksanaan seluruh tahapan pilkada serentak.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait