- Sumatera Selatan dan 17 kabupaten/kota mencapai level digital tertinggi pada IETPD Semester I 2025.
- Bank Indonesia menekankan penguatan proses berkelanjutan untuk menjaga momentum transformasi digital transaksi daerah.
- Di Palembang, TP2DD didorong mempercepat KKPD dan memfinalisasi Roadmap 2026–2030 untuk tata kelola keuangan.
SuaraSumsel.id - Transformasi transaksi keuangan pemerintah daerah di Sumatera Selatan mencatat capaian penting. Berdasarkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) Semester I 2025, Provinsi Sumatera Selatan bersama 17 kabupaten/kota telah berada pada level digital, level tertinggi dalam pengukuran kesiapan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.
Capaian tersebut menandai semakin kuatnya pergeseran transaksi pemerintah daerah ke sistem non-tunai, baik pada sisi penerimaan maupun belanja. Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan bahwa keberhasilan ini perlu diiringi dengan penguatan proses agar transformasi digital berjalan konsisten dan berkelanjutan.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan Capacity Building dan Rapat Koordinasi Pengisian Survei IETPD Semester II 2025 yang diselenggarakan Bank Indonesia bersama Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Senin (20/1).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyampaikan apresiasi atas kinerja TP2DD Sumsel yang dinilai berhasil menjaga momentum digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Bahkan, TP2DD Provinsi Sumatera Selatan berhasil meraih predikat Terbaik I tingkat Provinsi se-Sumatera pada Championship TP2DD 2025.
Baca Juga:Harga Emas Tembus Rp17,9 Juta per Suku, Gadai Emas Warga Sumsel Melonjak
Menurut Bambang, capaian tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendorong elektronifikasi transaksi secara berkelanjutan. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan pada aspek hasil (outcome) masih perlu diperkuat dengan perbaikan pada aspek proses dan output.
“Capaian outcome sudah sangat baik. Ke depan, penguatan perlu difokuskan pada proses yang lebih tertib, koordinasi lintas instansi yang semakin solid, serta penatausahaan dan dokumentasi kegiatan yang konsisten dan berkelanjutan,” ujar Bambang.
Ia menilai, penguatan proses menjadi krusial agar digitalisasi tidak hanya berhenti pada penggunaan sistem, tetapi benar-benar berdampak pada transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Dalam kegiatan tersebut, para peserta juga mendapatkan penguatan teknis dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya terkait pemanfaatan diagnostic tools untuk mengidentifikasi capaian serta area perbaikan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI) turut didorong guna meningkatkan kualitas pelaporan dan konsistensi data keuangan daerah.
Salah satu fokus utama yang ditekankan Bank Indonesia adalah akurasi dan ketepatan waktu pengisian Survei IETPD Semester II 2025. Pengisian survei diharapkan dilakukan sesuai kondisi riil di daerah agar kualitas dan kredibilitas hasil penilaian tetap terjaga.
Baca Juga:Mengulik Alasan PLN Masih Mengangkut Batu Bara Lewat Jalan Darat di Sumsel
Selain itu, Bank Indonesia juga mendorong percepatan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) sebagai instrumen untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi belanja pemerintah daerah.
TP2DD di seluruh kabupaten/kota di Sumatera Selatan akan diarahkan untuk mulai mempersiapkan Championship TP2DD 2026 serta memfinalisasi Roadmap TP2DD 2026–2030. Roadmap tersebut diharapkan menjadi panduan strategis dalam menjaga keberlanjutan transformasi digital transaksi pemerintah daerah.
Dengan capaian level digital tertinggi yang telah diraih, tantangan Sumatera Selatan kini bergeser pada upaya menjaga kualitas dan konsistensi implementasi. Digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak hanya diukur dari capaian indeks, tetapi dari sejauh mana ia mampu memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas layanan publik.
