- Pemprov Sumsel dan BI Sumsel mengadakan HLM pada 2 Desember 2025 guna merespons potensi tekanan inflasi menjelang Nataru.
- Intervensi utama Pemprov Sumsel mencakup Gerakan Sumsel Mandiri Pangan dan percepatan digitalisasi daerah.
- Hasil pertemuan menguatkan fokus koordinasi antardaerah, distribusi, pengawasan harga, serta menjaga daya beli masyarakat.
SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) kembali menunjukkan keseriusannya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) bersama Bank Indonesia Sumsel, Selasa (2/12/2025).
Pertemuan ini menjadi forum strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merespon potensi tekanan inflasi menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026, periode yang secara historis identik dengan lonjakan permintaan barang kebutuhan pokok.
Gubernur Sumsel Herman Deru membuka secara langsung jalannya HLM dan menegaskan bahwa upaya menjaga kestabilan harga bukan hanya tugas administratif, tetapi menjadi kerja kolektif yang menyangkut kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran kepala daerah dari 17 kabupaten/kota, Pimpinan BI Sumsel Bambang Pramono, OJK, dan para pelaku usaha menunjukkan bahwa respon ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada satu institusi.
Baca Juga:Waspada! BMKG Sebut Sumsel Masih Terancam Hujan Lebat Usai Badai Senyar
Herman Deru menyampaikan bahwa Sumsel tidak memilih menunggu gejolak harga datang. Melalui pemetaan data dan tren permintaan, pemerintah telah menyiapkan langkah preventif yang menyentuh hilir dan hulu pasar. Ia menyebut Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) sebagai intervensi paling nyata dalam menjaga suplai bahan kebutuhan pokok, terutama menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang berpotensi menghambat distribusi. Menurutnya, ketika masyarakat mampu memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, ketahanan harga otomatis menjadi lebih terjaga.
Selain pangan, digitalisasi juga menjadi pilar penting dalam roadmap stabilitas ekonomi Sumsel menuju 2026. Di forum tersebut, Herman Deru kembali menyoroti perjalanan lima tahun percepatan digitalisasi daerah, termasuk upaya menutup area blank spot yang selama ini menjadi hambatan pemerataan akses informasi dan layanan.
Peran siswa SMK dalam merakit signal booster disebut sebagai gambaran nyata bahwa kemajuan teknologi tidak hanya bertumpu pada kebijakan, tetapi lahir dari kreativitas dan kolaborasi.
Kepala BI Sumsel dalam paparannya mengingatkan bahwa sejumlah komoditas seperti beras, ayam, telur, cabai, dan daging masih membutuhkan kewaspadaan khusus menjelang akhir tahun.
Permintaan masyarakat yang meningkat secara musiman berpotensi mengakibatkan tekanan harga apabila suplai tidak diatur dengan cermat. Karena itu, model koordinasi antardaerah, penguatan distribusi, dan pengawasan harga menjadi fokus utama yang disepakati dalam pertemuan tersebut.
Baca Juga:Surat Terbuka untuk Gubernur Sumsel: Hutan Kian Tertekan, Warga Desak Penguatan Mitigasi
HLM kemudian dilanjutkan dengan konferensi pers yang mencatat pencapaian signifikan bagi Sumsel di tingkat nasional. Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan bahwa penghargaan nasional yang baru saja diterima pemerintah daerah bukan sekadar simbol prestise, melainkan bukti bahwa kebijakan yang dijalankan tepat sasaran.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan bukan hanya milik satu institusi, tetapi hasil kerja panjang yang diusung pemerintah, BI, lembaga keuangan, dunia usaha, serta masyarakat.
Dengan roadmap stabilitas harga dan digitalisasi yang kini semakin terstruktur, Sumsel memasuki tahun 2026 dengan perspektif optimistis. Pemerintah daerah meyakini bahwa dengan sinergi yang kuat, tekanan inflasi dapat diredam sejak dini, daya beli masyarakat dapat terjaga, dan pertumbuhan ekonomi dapat bergerak lebih inklusif.
HLM di akhir tahun ini bukan hanya persiapan menghadapi gejolak harga, tetapi penegasan arah kebijakan ekonomi jangka panjang: Sumsel ingin hadir bukan sekadar merespon perubahan pasar, melainkan mengantisipasinya.
