Menanggapi permasalahan infrastruktur dan lalu lintas akibat angkutan tambang, Wakil Gubernur H. Cik Ujang menegaskan perlunya percepatan pembangunan jalan khusus tambang. Menurutnya, ini bukan hanya soal teknis, melainkan juga langkah penting untuk mencegah potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
“Kalau terlalu lama dibiarkan, nanti masyarakat yang akan bertindak sendiri. Ini harus kita cegah dengan membuat kebijakan yang nyata,” tegasnya.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga akan berkoordinasi dengan PT KAI untuk menambah kapasitas angkutan kereta, agar distribusi hasil tambang tidak sepenuhnya bergantung pada jalur darat.
Harus Ada Sinergi, Harus Ada Keberlanjutan
Baca Juga:Sudah Digugat Kementerian LH Rp677 Miliar, PT BHP Kini Serobot Lahan Warga Lebung Itam
Wakil Gubernur juga menekankan, pembangunan sektor pertambangan dan energi harus berpihak kepada masyarakat dan bersifat berkelanjutan.
Sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat menjadi pilar utama agar Sumsel bisa berkembang tanpa meninggalkan masalah sosial atau lingkungan di belakangnya.
Gubernur Herman Deru pun menutup Rakor dengan harapan agar seluruh hasil diskusi tersebut segera dirumuskan menjadi kebijakan konkret.
Ia tak ingin pertemuan ini sekadar menjadi agenda seremonial tanpa tindak lanjut nyata.
“Kita tidak mau lagi dengar masyarakat merasa ditinggalkan atau diabaikan. Ini saatnya kita buktikan bahwa pertambangan dan energi bisa tumbuh bersama masyarakatnya,” pungkasnya.
Baca Juga:Curhat ke Dedi Mulyadi Bikin Viral, Sumsel Bakal Gelar Retret Khusus Anak 14 Hari di Gandus
Dengan pembentukan Satgas Pengawasan CSR ini, Pemprov Sumsel menunjukkan komitmennya untuk memastikan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan sosial benar-benar terasa oleh masyarakat, bukan sekadar formalitas di atas kertas.
