SuaraSumsel.id - Rasa bahagia menyambut kelulusan anak kelas VI Sekolah Dasar (SD) berubah menjadi kegelisahan dan keluhan bagi sejumlah orangtua murid di salah satu Sekolah Dasar Negeri di Kota Palembang.
Penyebabnya: iuran wisuda yang diwajibkan dengan nominal antara Rp250.000 hingga Rp300.000 per siswa.
Hal ini mencuat ke permukaan setelah Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, melakukan inspeksi langsung ke sekolah yang dilaporkan masyarakat.
Kunjungannya dilakukan untuk menindaklanjuti keluhan sejumlah orangtua yang mengaku keberatan atas iuran yang dianggap memberatkan, apalagi menjelang biaya masuk ke jenjang pendidikan berikutnya.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Perkuat Program GEBRAK Palembang dengan Bantuan CSR
“Ada list-nya, Bu. Saya lihat dan dikirimkan ke ponsel saya,” ungkap Ratu Dewa, Rabu (7/5/2025).
Dalam dialog singkat di halaman sekolah, beberapa orangtua murid membenarkan bahwa iuran tersebut bersifat wajib dan tidak disosialisasikan dengan musyawarah terbuka.
“Benar Pak, kami diminta ikut dan bayar,” ucap salah satu wali murid yang hadir.
“Kami ini sedang bersiap-siap untuk masuk SMP. Banyak kebutuhan lain. Biaya wisuda seperti ini jelas menambah beban,” tambahnya.
Wisuda SD: Tradisi atau Beban Finansial?
Baca Juga:Ngutang Rokok Ditolak, Remaja di Palembang Tikam Bude Berkali-kali hingga Tewas
Tradisi wisuda di tingkat sekolah dasar yang dulu hanya simbolis kini mulai berubah menjadi seremoni formal dengan atribut toga, panggung dekoratif, dan foto dokumentasi. Sayangnya, euforia ini kerap menambah tekanan ekonomi bagi keluarga, terlebih yang berasal dari golongan ekonomi menengah ke bawah.
“Anak saya belum tentu paham apa arti wisuda. Tapi kami dipaksa bayar. Seolah kalau tidak ikut, anak kami akan dikucilkan,” kata seorang wali murid lain yang enggan disebut namanya.
Keluhan semacam ini semakin sering terdengar di berbagai sekolah di Palembang, dan akhirnya sampai ke telinga Wali Kota.
Wali Kota: Jangan Dipaksakan, Gunakan Fasilitas Sekolah
Dalam arahannya, Ratu Dewa meminta pihak sekolah agar mengevaluasi ulang kebijakan pengumpulan iuran wisuda, terutama jika tidak ada transparansi dan kesepakatan bersama dari semua orangtua.
“Kita mohon iuran tersebut jangan wajib, jangan membebankan, karena orangtua masih banyak pengeluaran sekolah lainnya,” ujar Ratu Dewa tegas.
