Ia juga mengingatkan bahwa wisuda bukan program wajib pemerintah, melainkan tradisi yang bersifat opsional.
Bila pun ingin digelar, Ratu Dewa menyarankan agar dilaksanakan secara sederhana dengan menggunakan fasilitas yang ada di sekolah.
Kepala sekolah yang ditemui di lokasi mengaku tidak mengetahui secara rinci soal pengumpulan iuran tersebut.
Hal ini pun memantik pertanyaan mengenai fungsi pengawasan internal sekolah terhadap kegiatan non-akademik yang menyangkut pembiayaan orangtua.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Perkuat Program GEBRAK Palembang dengan Bantuan CSR
Instruksi ke Dinas Pendidikan: Bertindak Tegas
Tak berhenti di sekolah, Ratu Dewa langsung menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang setelah dari lokasi kunjungan.
Ia meminta agar pihak dinas mengambil langkah tegas sesuai keputusan resmi yang telah dikeluarkan.
“Kita sudah punya kebijakan jelas bahwa wisuda bukan kegiatan wajib. Jika tetap ingin dilaksanakan, buatlah dengan cara yang tidak membebani,” tegasnya.
Wali Kota menambahkan bahwa semangat pendidikan dasar harus inklusif dan adil, tidak boleh menimbulkan kesenjangan hanya karena kemampuan finansial.
Baca Juga:Ngutang Rokok Ditolak, Remaja di Palembang Tikam Bude Berkali-kali hingga Tewas
Fenomena Seremoni di Dunia Pendidikan: Antara Apresiasi dan Eksklusivitas
Fenomena wisuda dari tingkat TK hingga SD kini menjamur, namun tidak lepas dari kritik. Banyak yang menilai seremoni semacam ini lebih berorientasi pada gengsi daripada substansi.
Tren wisuda kerap menciptakan tekanan sosial terselubung.
Kisruh iuran wisuda Rp300 ribu ini mengungkap realitas sosial yang kerap tersembunyi di balik dinding sekolah.
Ketika euforia perayaan menenggelamkan rasa empati dan keadilan sosial, maka perlu ada keberanian dari pemimpin untuk bersuara.
Kehadiran Wali Kota Ratu Dewa menjadi simbol keberpihakan terhadap suara rakyat kecil—mereka yang seringkali memilih diam karena takut anaknya jadi sasaran perlakuan tidak adil.
