6 Situs Dinas Diretas, Segini Anggaran IT Pada Dinas-Dinas di Pemprov Sumsel

SuaraSumsel.id - Enam situs dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) diretas. Peretas pun menyinggung soal besaran anggaran dalam pembuatan situs tersebut, namun masih memiliki keamanan yang lemah.

Peretas mengingatkan pemerintah daerah agar menyajikan situs yang lebih aman sekaligus berkepentingan pada penggunanya. Menelusuri anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersumber pada APBD tahun 2021, dinas-dinas dengan situs yang diretas telah mengeluarkan anggaran Informasi Teknologi (IT) tergolong cukup besar.

Peretasan situs dinas terjadi di enam dinas atau lembaga yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (blhp.sumselprov.go.id), Dinas Kehutanan (dishut.sumselprov.go.id), Dinas Perpustakaan (dispustaka.sumselprov.go.id), Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (rskgm.sumselprov.go.id) dan Kesbangpol Provinsi Sumsel (kesbangpol.sumselprov.go.id) dan daftarsimdapro.sumselprov.go.id.

Yayasan Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan anggaran IT pada dinas-dinas tersebut. Kordinator Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel) Nunik Handayani mengatakan anggaran-anggaran untuk situs tentu termasuk juga anggaran dengan mata anggaran internet.

Baca Juga:Pupus Harapan Sekolah di Lumbung Sawit Sumsel

"Hasil penelusurannya bukan soal pembuatan situs atau website, dinas-dinas menggunakan dengan anggaran mata seperti belanja modal software, belanja kawat, faksimili, internet, dan TV berlangganan," ujar Nunik kepada Suara.com, Selasa (18/10/2022).

Adapun anggaran pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan (DLHP) dengan mata anggaran belanja kawat, faxsimili, internet, tv berlangganan menghabiskan Rp45 juta.

Pada dinas kehutanan (Dishut) Sumsel, dengan mata anggaran yang sama juga menghabiskan Rp162,4 juta. Sedangkan Kesbang Pol menghabiskan Rp84,2 juta.

Di dinas Perpustakaan menghabiskan Rp92,8 juta, sementara di dinas kesehatan Rp1,2 miliar. Dana yang besar juga dihabiskan DPRD dengan mata anggaran yang sama tersebut, yakni mencapai Rp1,3 miliar.

Di sekda Pemprov Sumsel menghabiskan mata anggaran tersebut mencapai Rp445juta. Menurut Nunik memang butuh transparansi dalam pekerjaan pemerintah termasuk terkait dengan informasi teknologi.

Baca Juga:Pengusaha Sawit Mularis Djahri Dibebaskan, Anaknya Masih Ditahan Polda Sumsel

"Apalagi layanan situs juga penting bagi keterbukaan informasi bagi publik," ujar Nunik.