SuaraSumsel.id - Banjir masih menghantui masyarakat Palembang, Sumatera Selatan. Belakangan banjir terparah terjadi saat libur natal akhir tahun lalu yang mengakibatkan 4.000 Kepala Keluarga (KK) merasakan dampaknya.
Dalam akun media sosialnya, Kepala Dinas PUPR dan Pengairan Sumsel, Basyaruddin Akhmad mengungkapkan 6 solusi yang bisa dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang.
Dia memulai dengan mengungkapkan bahasan warna chromatic untuk Sungai Sekanak-Lambidaro. Namun obrolan bersama Kadis Balai Sungai Kementerian PU tersebut terhenti saat terjadi banjir di Palembang.
Diskusi pun akhirnya bagaimana solusi yang bisa dilakukan Pemkot Palembang agar banjir bisa dicegah. Adapun 6 solusi yang diberikan yakni, semua gedung atau bangunan milik Pemerintah dibuat sumur resapan dan lubang biopori yang disesuaikan dengan luas ukuran gedung.
Baca Juga:Warga Sumsel Harap Waspada, BMKG Ingatkan Ancaman Puting Beliung
Solusi kedua yakni bangunan umum atau milik masyarakat dgn luas di atas 500 m2 harus ada minimal 1 sumur resapan dan beberapa lubang biopori.
Solusi ketiga, yakni setiap Developer harus membuat lubang biopori yg disesuaikan dgn luas ukuran perumahannya dan solusi keempat yakni pembangunan di kawasan rawa harus menyisakan 40 % lahannya untuk penataan air mikro dan kolam retensi.
"Solusi kelima pengembangan konsep rumah panggung untuk perumahan di daerah rawa dan keenam, perbanyak ruang terbuka hijau dan area hutan kota," ujarnya.
Membaca solusi ini, warganet pun mempertanyakan fungsi biopori dan sumur resapan. Bahkan dia mencontoh Provinsi Ibu Kota Indonesia, Jakarta yang juga menempuh solusi yang sama atas perihal banjir Jakarta.
"Kalau buat sumur resapan, laju kayak di Jakarta. Katek Guno pak", ujar sumselviral01
Baca Juga:Pejabat Analis Kredit Bank Sumsel Babel Ditahan Kejati, Kasus Korupsi Kredit Macet
