Hal ini, kata Nawawi, nantinya dapat direkomendasikan kepada Pemerintah Maupun DPR RI.
"Materi yang ini yang mungkin @kpk bisa ikut berperan melakukan kajian-kajian dan selanjutnya merekomendasikan kajian tersebut kepada Pemerintah dan DPR."
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim sebelumnya, mengaku setuju dan mendukung ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold (PT) ditiadakan atau 0 persen. Menurutnya, hal itu perlu didukung, jika alasanya untuk menekan biaya politik.
Hal itu dikatakan Luqman menanggapi pernyataa Firli Bahuri yang berharap agar PT bisa 0 persen untuk mencegah tindak pidana korupsi.
Baca Juga:Terungkap Peran 4 Terduga Teroris Sumsel, Sembunyikan DPO Kelompok JI
Baca Juga: Sttt... Dibongkar Anies Baswedan Soal Sumber Pembiayaan Pembangunan JIS, Ternyata dari...
"Kalau saya prinsipnya setuju itu dengan pemikirannya Pak Ketua KPK, upaya-upaya untuk mengurangi faktor yang menyebabkan biaya politik di dalam pemilihan, itu pantas didukung," kata Luqman kepada wartawan, Senin (13/12/2021).
