Nestapa Musi Banyuasin: Kaya PAD tapi Angka Kemiskinan Tinggi, Bupati Kena OTT

Barang bukti OTT KPK Bupati Dodi Reza Alex Noerdin

Pernyataan Wakil KPK, Alexander, memperkuat telaah atas pencapaian pembangunan di kabupaten Musi Banyuasin.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA menyebutkan selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2017 hingga 2019, angka kemiskinan di Musi Banyuasin tidak menurun signifikan.

Pada tahun 2017, Musi Banyuasin menempati daerah ketiga, sebagai daerah termiskin di Sumatera Selatan dengan angka 16,75 persen. Jauh di atas rata-rata Sumatera Selatan yang berada di angka 13 persen.

Sementara, pada tahun 2018, Musi Banyuasin mengalami kenaikan peringkat kabupaten/kota termiskin di Sumatera Selatan. Pada tahun tersebut, kabupaten ini menempati urutan ke dua setelah kota Palembang dengan angka kemiskinan yang menurun 16,52 persen.

Sementara itu, pada tahun 2019, Musi Banyuasin masih menempati tingkat kemiskinan tertinggi. Sama seperti tahun 2018, Musi Banyuasin menempati urutan kedua dengan angka kemiskinan 16,41 persen.

Bupati Dodi Reza Alex saat ditangkap KPK [dok KPK]

Dengan APBD Musi Banyuasin yang kaya karena hasil buminya, Koordinator FITRA Sumsel Nunik Handayani berpendapat adanya ketimpangan pengelolaan anggaran yang tidak berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan.

Ia pun menyoroti jika kantong-kantong masyarakat miskin (kemiskinan) cendrung berada di wilayah-wilayah pertambangan migas.

"Kondisinya sepertinya tidak sejalan, antara PAD yang kaya dan penurunan angka kemiskinan. Benar-benar belum sejalan," sambung Nunik.

Berdasarkan catatan FITRA, Musi Banyuasin juga mendapatkan pinjaman dari PT. SMI yang menjadi sumber pendapatan lainnya yang ternyata juga didominasi bagi pembangunan infrastuktur.

"Dengan pengalaman pernah ada bupati kena OTT di tahun 2015, hendaknya jadi pembelajaran pemerintah daerah membenahi kualitas dan transparansi anggaran. Tetapi, terulang dan selalu bermain di APBD," pungkas Nunik.