SuaraSumsel.id - Pemkot Palembang mulai menertibkan mobil dinas di 13 organisasi pemerintah daerah (OPD). Hal tersebut dilakukan untuk pengamanan aset negara karena banyak ditemukan status kepemilikan tidak sesuai dengan peruntukan fungsionalnya.
Sekda Kota Palembang Ratu Dewa menjelaskan pihaknya mendapat pendampingan langsung tim Korsupgrah KPK RI dan BPK dalam menertibkan data nomor serta kepemilikan mobil dinas tersebut.
"Kalau mobilnya tidak ada bermasalah, hanya penggunaanya saja yang tidak sesuai, kami berharap ada rekonsiliasi dari pemilik dan bagian administrasi soal itu," katanya dikutip dari Antara, Sabtu (17/4/2021).
Jumlah mobil yang ditertibkan itu diperkirakan mencapai 30 unit mulai dari tipe basic, medium dan premium dengan jenis bahan bakar Bensin 1800 CC hingga Solar 2500 CC.
Menurutnya, mobil dinas harus jelas tupoksi pemberiannya kepada para pejabat. Karena, sebutnya, ada mobil dinas yang diberikan kepada pejabat eselon.
Namun justru digunakan oleh stafnya sehingga tidak sesuai dengan regulasi.
Penertiban juga akan menyasar mobil-mobil dinas yang belum dikembalikan oleh para pejabat, Dewa menyebut penarikan mobil dinas tersebut saat ini masih dilakukan.
"Kita bertahap dulu selesaikan penertiban mobil, nanti baru sepeda motor dinas," kata dia.
Sementara itu, Kabid Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Cherly Panggar Besi menambahkan mobil dinas harus ditertibkan karena pejabat OPD kerap mewariskan mobilnya ke pihak lain saat pengadaan mobil dinas baru.
"Jadi mobil itu diturunkan dan digunakan sekretaris atau staff, padahal itu tidak bisa karena walau ada pengadaan baru maka mobil itu tetap harus dikembalikan dulu," katanya.
Namun, hingga saat ini pihaknya baru menarik dua dari 30 unit mobil yang ditertibkan tersebut.
Cherly berharap semua pihak dapat kooperatif dalam penertiban mobil dinas agar berjalan lancar dan segera berlanjut ke penertiban motor dinas. (Antara)
