Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak Tak Bisa Tunggu Pandemi Berakhir

Tasmalinda Senin, 21 September 2020 | 20:27 WIB

Jokowi Tegaskan Pilkada Serentak Tak Bisa Tunggu Pandemi Berakhir
Presiden Jokowi menyampaikan orasi kebangsaan sekaligus menyambut 9.068 mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada (UGM) dalam pembukaan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) UGM 2020, Senin (7/9).

Presiden Joko Widodo menegaskan jika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun ini masih akan berlangsung sesuai jadwalnya.

SuaraSumsel.id - Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 tetap digelar sesuai jadwalnya saat ini. Hal ini bertujuan menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih, dan hak memilih.

"Pilkada harus dilakukan dengan disiplin protokol kesehatan ketat disertai penegakkan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru Pilkada," ujar Juru Bicara Presiden RI Fadjroel Rachman dalam keterangan persnya, Senin (21/9/2020).

Fadjroel menuturkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan penyelenggaraan Pilkada tetap dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan.

"Presiden menegaskan penyelenggaraan Pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir, karena tidak satu negara tahu kapan pandemi Covid-19 akan berakhir," kata dia.

Karena itu, penyelenggaraan Pilkada harus sesuai dengan disiplin protokol kesehatan yang ketat, aman dan tetap demokratis.

Ia mencontohkan sejumlah negara yang telah berhasil menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi virus corona.

Ilustrasi Pilkada. (Antara)
Ilustrasi Pilkada. (Antara)

"Pilkada di masa pandemi bukan mustahil. Negara-negara lain seperti Singapura, Jerman, Perancis, dan Korea Selatan juga menggelar Pemilihan Umum di masa pandemi. Tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat," tutur Fadjroel.

Karena itu, pemerintah mengajak semua pihak untuk bergotong-royong mencegah potensi klaster baru penularan Covid-19 pada setiap tahapan Pilkada.

Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No.6/2020, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 harus menerapkan protokol kesehatan tanpa mengenal warna zonasi wilayah.

"Semua Kementerian dan Lembaga terkait, juga sudah mempersiapkan segala upaya untuk menghadapi Pilkada dengan kepatuhan pada protokol kesehatan dan penegakan hukum," kata dia.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait