Misteri Pendidikan M Fahrudin: Latar Belakang yang Tak Banyak Diketahui Publik

SuaraSumsel.id - Nama M Fahrudin kini menjadi sorotan tajam setelah tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang mengguncang Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU).

Politisi Partai Hanura ini ditetapkan sebagai tersangka dalam skandal suap dan pemotongan anggaran proyek di Dinas PUPR OKU, yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Sebagai Ketua Komisi III DPRD OKU, Fahrudin memiliki peran strategis dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2025 terutama dalam menentukan proyek-proyek pembangunan yang didanai dari APBD.

Namun, namanya kini tercoreng akibat dugaan bancakan anggaran yang membuatnya harus berurusan dengan hukum.

Baca Juga: Kader PDIP OKU Dicokok KPK, Ketua DPD Sumsel Giri Ramanda Angkat Bicara

Latar Belakang Pendidikan M Fahrudin: Masih Misteri?

Di tengah ramainya pemberitaan mengenai kasus korupsinya, publik mulai mempertanyakan jejak pendidikan M Fahrudin. Sayangnya, hingga saat ini, latar belakang pendidikannya belum banyak diungkap ke publik.

Berbeda dengan banyak politisi lain yang kerap mempublikasikan riwayat akademiknya sebagai modal legitimasi kepemimpinan, informasi mengenai sekolah atau perguruan tinggi tempat Fahrudin menempuh pendidikan masih minim.

Banyak pihak kini menyoroti apakah faktor pendidikan ini turut berpengaruh terhadap cara ia menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan.

Sejumlah pakar menilai bahwa latar belakang akademik seorang pejabat publik dapat mencerminkan integritas dan kemampuannya dalam mengelola kebijakan daerah.

Baca Juga: Pasca OTT KPK, Pemkab OKU Sepi: Ke Mana Bupati Teddy Meilwansyah?

Dari DPRD hingga Skandal Suap: Karier Politik yang Hancur

M Fahrudin bukanlah sosok asing di dunia politik OKU. Sebagai Ketua DPC Partai Hanura OKU, ia memiliki pengaruh besar dalam partai dan bahkan mendapat surat keputusan (SK) pengangkatan langsung dari Sekjen DPP Hanura, Benny Rhamdani, di Jakarta.

Namun, karier politiknya kini berada di ujung tanduk setelah KPK mengungkap dugaan suap terkait proyek infrastruktur di OKU.

Bersama dua rekannya, Ferlan Juliansyah dan Umi Hartati, Fahrudin diduga meminta jatah pokok pikiran (pokir) yang diubah menjadi proyek fisik dengan nilai awal Rp 40 miliar.

Belakangan, nilai proyek tersebut dikurangi menjadi Rp 35 miliar, tetapi fee yang disepakati tetap 20 persen, dengan total dugaan uang suap mencapai Rp 7 miliar.

Pada 13 Maret 2025, menjelang Idul Fitri, Fahrudin bersama anggota dewan lainnya menagih bagian mereka kepada Kepala Dinas PUPR OKU, Nopriansyah. Uang sebesar Rp 2,2 miliar akhirnya diserahkan oleh pihak swasta, sebelum akhirnya KPK melakukan OTT.