- Komunitas Transport for Palembang mengirimkan surat terbuka kepada Wali Kota Palembang untuk memprotes buruknya layanan transportasi umum kota.
- Kritik menyoroti minimnya integrasi angkutan pengumpan menuju LRT Sumsel serta kemunduran layanan angkutan kota yang belum diperbaiki pemerintah.
- Pihak komunitas mengeluhkan tidak adanya tindak lanjut audiensi 3 Juni 2025 dan serangan buzzer terhadap kritik masyarakat tersebut.
SuaraSumsel.id - Kondisi transportasi umum di Kota Palembang, Sumatera Selatan, kembali menuai kritik. Kali ini, komunitas Transport for Palembang menyampaikan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Palembang Ratu Dewa.
Dalam surat terbuka tersebut, mereka mempertanyakan langkah Pemerintah Kota Palembang dalam membenahi layanan transportasi umum perkotaan yang dinilai semakin buruk dan mengalami kemunduran dalam beberapa tahun terakhir.
Kritik bahkan menyentuh persoalan yang lebih sensitif. Transport for Palembang mengaku kritik dan keluhan yang disampaikan mereka bersama masyarakat justru mendapatkan serangan dari akun-akun yang disebut sebagai buzzer pengikut Wali Kota Palembang.
"Sudah banyak sekali kritik yang Transport for Palembang publish. Sudah banyak juga masyarakat yang mengeluh karena layanan transportasi umum perkotaan di Palembang benar-benar buruk. Tapi, apa yang bapak beserta jajaran Pemkot Palembang lakukan demi membenahi layanan transportasi umum? Tidak ada, kan?" demikian bunyi surat terbuka tersebut.
Baca Juga:Gegara Limbah, 3 Pabrik Tahu di Palembang Disegel, Belasan Usaha Lain Jadi Sorotan
Transport for Palembang menilai pemerintah kota belum menunjukkan perkembangan ataupun gebrakan nyata untuk memperbaiki kondisi dasar transportasi umum.
Padahal, komunitas tersebut mengaku telah berupaya memberikan kontribusi, mulai dari memasang signage informasi di sejumlah halte hingga menyediakan peta rute pada layanan angkutan feeder. "Kami sebenarnya mau memajukan transportasi umum perkotaan di Palembang menjadi lebih baik ke depannya. Kami sudah berkontribusi melalui pemasangan signage informasi di beberapa halte, dan juga memasang peta rute di layanan feeder," tulis mereka.
"Bukan tidak mungkin kami akan melakukan lebih dari itu demi transportasi umum Kota Palembang menjadi lebih baik dan proper. Tapi, kondisi dasar transportasi umum saja sudah sangat buruk, tidak ada perkembangan, dan tidak ada gebrakan dari bapak beserta jajaran Pemkot."
Kritik Ketergantungan pada LRT Sumsel
Dalam rangkaian unggahannya, Transport for Palembang turut mempertanyakan kebijakan transportasi yang dinilai terlalu mengandalkan LRT Sumsel. Menurut mereka, LRT Sumsel sebagai moda transportasi utama tetap membutuhkan dukungan angkutan perkotaan sebagai moda pengumpan atau feeder untuk mengantar penumpang menuju stasiun.
Baca Juga:Viral Siswi SMP di Palembang Dijambak dan Ditendang Gegara Berebut Siswa Laki-laki, Aksinya Direkam
"Pemerintah kota sering berdalih bahwa layanan LRT Sumsel menjadi moda transportasi umum andalan. Namun, apa bapak tahu kalau hanya mengandalkan LRT Sumsel sebagai moda transportasi tidak cukup?" tulis komunitas tersebut.
Mereka mempertanyakan apakah layanan transportasi umum perkotaan di Palembang saat ini benar-benar telah memadai. Sebab, menurut mereka, keberadaan moda pengumpan menjadi bagian penting dari sistem transportasi yang terintegrasi. Tanpa angkutan pengumpan yang memadai, masyarakat dinilai seolah dipaksa menggunakan kendaraan pribadi untuk mencapai stasiun LRT.
"Berkat LRT sebagai moda transportasi utama, peran transportasi umum perkotaan adalah sebagai pengumpan menuju layanan LRT, seolah menyuruh masyarakat untuk naik LRT dalam bermobilitas. Apakah itu hal yang bagus? Tentu tidak," tulis mereka.
Kondisi angkutan kota atau angkot juga menjadi sorotan. Transport for Palembang menilai layanan transportasi umum perkotaan di Palembang hanya bisa ditemukan di sejumlah tempat dan telah mengalami kemunduran.
Dalam unggahan itu, mereka kembali mempertanyakan keseriusan Pemkot Palembang dalam menangani transportasi publik. "Apa bapak sudah mengetahui bahwa transportasi umum perkotaan di Palembang bukan hanya bisa dibilang jalan di tempat, namun dapat dibilang mengalami 'kemunduran'?" tulis Transport for Palembang.
Komunitas tersebut mengaku telah berulang kali memberikan kritik terhadap pelayanan transportasi umum, termasuk ketika mengikuti audiensi dengan Pemerintah Kota Palembang pada 3 Juni 2025.
