- Aliansi BEM se-Sumatera Selatan akan menggelar demonstrasi besar di DPRD Sumatera Selatan pada Senin, 15 Juni 2026.
- Mahasiswa membawa sembilan tuntutan terkait perbaikan ekonomi nasional, pemberantasan korupsi, serta reformasi sektor hukum dan keamanan negara.
- Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah agar lebih responsif terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok dan kesejahteraan masyarakat bawah.
SuaraSumsel.id - Gelombang aksi mahasiswa yang sebelumnya ramai di Jakarta dan kota-kota besar kini merambah Sumatera Selatan. Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dijadwalkan turun ke jalan, Senin (15/6/2026), dalam aksi bertajuk "Menuju Indonesia Bangkrut" dengan titik aksi di DPRD Sumsel.
Mahasiswa kali ini membawa sembilan tuntutan yang mencakup persoalan ekonomi, pemberantasan korupsi, harga kebutuhan pokok, hingga reformasi sektor hukum dan keamanan. Aksi yang dimotori Aliansi BEM se-Sumatera Selatan dan sejumlah organisasi mahasiswa tersebut diperkirakan menjadi salah satu demonstrasi terbesar yang digelar di Palembang dalam beberapa bulan terakhir.
Koordinator BEM Nusantara Sumsel, Ilham, mengatakan pihaknya masih terus melakukan konsolidasi massa dari berbagai kampus untuk memperkuat suara mahasiswa dalam aksi tersebut. "Iya, BEM Nusantara Sumsel turun pada hari Senin ini," kata Ilham.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk respons mahasiswa terhadap berbagai persoalan yang dinilai semakin dirasakan masyarakat, mulai dari tekanan ekonomi, harga kebutuhan pokok, hingga berbagai kebijakan publik yang menjadi perhatian nasional.
Baca Juga:Mampukah CFD Ampera Menjadi Malioboro Mingguan Palembang?
Dalam pernyataan sikap yang beredar menjelang aksi, mahasiswa menegaskan bahwa mereka membawa sedikitnya sembilan tuntutan utama.
Tuntutan pertama adalah mendesak DPR RI dan pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah nyata dalam pemberantasan korupsi.
Mahasiswa menilai pengesahan regulasi tersebut penting untuk memberikan efek jera kepada pelaku korupsi sekaligus memaksimalkan pengembalian kerugian negara.
Selain itu, mahasiswa juga meminta evaluasi terhadap sejumlah kebijakan ekonomi pemerintah.
Aliansi mahasiswa mendesak pemerintah menunda sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program terkait lainnya hingga kondisi ekonomi nasional dinilai lebih stabil.
Baca Juga:Pulang Kerja Jam 4 Pagi, Pekerja Perempuan di Palembang Dibegal dan Ditodong Senpi
Mereka juga meminta evaluasi terhadap pola sentralisasi alokasi anggaran yang dianggap perlu ditinjau kembali agar lebih merata dan tepat sasaran.
Tidak hanya itu, mahasiswa turut menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dinilai masih menghadapi berbagai tantangan.
Melalui aksi tersebut, mereka meminta pemerintah memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi makro sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Isu harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) juga masuk dalam daftar tuntutan.
Mahasiswa meminta pemerintah memastikan harga kebutuhan pokok tetap terjangkau dan mengambil langkah nyata untuk meminimalkan dampak kebijakan energi terhadap biaya produksi masyarakat.
Dalam bidang hukum dan ketatanegaraan, mahasiswa mendesak Presiden dan DPR RI mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025.
