- Organisasi sipil Sumsel memperingati IWD 2026 pada 7 Maret di Palembang, menyoroti konflik agraria dan perampasan ruang hidup.
- Aksi tersebut melibatkan unsur perlawanan seperti aksi diam dan jalan mundur sebagai simbol ketidakadilan serta kemunduran demokrasi.
- Diskusi esok hari menyoroti konflik agraria PTPN VII dengan 22 desa Ogan Ilir serta kegagalan pemerintah menyelesaikan masalah lahan.
Menurutnya, hingga kini masyarakat masih menunggu kejelasan penyelesaian konflik lahan tersebut.
Fadila Nur Amalia dari Solidaritas Perempuan Palembang menyampaikan bahwa persoalan perampasan ruang hidup perempuan merupakan bentuk kegagalan pemerintah dalam melindungi hak-hak masyarakat.
Ia menilai pemerintah dari tingkat desa hingga pusat belum mampu memastikan perlindungan hak warga atas tanah sebagai sumber penghidupan.
Fadila juga menyoroti peran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Sumatera Selatan yang dinilai belum maksimal dalam menyelesaikan konflik agraria.
Baca Juga:Bukan Cuma Meja Biliar Rp486 Juta, Anggaran Rumdin Pimpinan DPRD Sumsel Tembus Rp2,7 Miliar
“Kami melihat ATR/BPN Sumsel sering absen dan tidak proaktif dalam menyelesaikan persoalan agraria yang dihadapi perempuan dan masyarakat marjinal,” ujarnya.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Putri Zaltina, menambahkan bahwa negara memiliki tanggung jawab utama dalam menjamin hak atas tanah dan ruang hidup masyarakat.
Menurutnya, negara harus hadir secara aktif untuk menyelesaikan konflik agraria serta memastikan pemenuhan hak-hak masyarakat.
“Negara harus memastikan tidak ada perampasan ruang hidup masyarakat dan menjamin pemulihan hak-hak warga,” kata Putri.
Melalui peringatan Hari Perempuan Sedunia 2026 tersebut, para peserta aksi berharap pemerintah lebih serius dalam menyelesaikan konflik agraria dan berbagai persoalan ketimpangan sosial yang masih terjadi.
Baca Juga:Meja Biliar Ratusan Juta di Rumdin DPRD Sumsel Jadi Sorotan, Ketua DPRD Buka Suara
Mereka juga mengajak masyarakat untuk terus menyuarakan keadilan bagi kelompok-kelompok yang selama ini rentan terdampak kebijakan pembangunan.
