- Kasus dugaan pelecehan mahasiswi UMP saat KKN di Desa Seri Kembang telah tiga bulan tanpa tersangka.
- Polisi telah memeriksa empat belas saksi sejak laporan diterima pada awal September 2025.
- Penasihat hukum korban menuntut penetapan tersangka segera mengingat bukti visum dan saksi dinilai telah lengkap.
SuaraSumsel.id - Hampir tiga bulan sejak laporan diterima, kasus dugaan pelecehan yang menimpa seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) saat KKN di Desa Seri Kembang, Kecamatan Muara Kuang, masih berada di tahap penyelidikan tanpa tersangka. Kondisi ini memicu pertanyaan publik dan dorongan kuat dari pihak korban agar aparat penegak hukum segera menetapkan tersangka.
Kasus ini pertama kali dilaporkan awal September 2025, menyusul kejadian yang dialami korban saat menjalani KKN pada akhir Agustus lalu. Meski polisi telah memeriksa 14 saksi, termasuk saksi terlapor dan melakukan jemput bola kepada saksi korban, proses penyelidikan nyatanya masih berjalan tanpa penetapan tersangka.
“Laporan kita sudah tiga bulan, tapi sampai sekarang belum ada penetapan tersangka,” tegas Conie Pania Putri, penasihat hukum korban, saat mendatangi Polres Ogan Ilir. Conie menilai bukti seperti visum dan keterangan saksi sudah lengkap, sehingga seharusnya penetapan tersangka dan penahanan bisa segera dilakukan demi menjawab atensi masyarakat luas.
Polisi melalui Kanit Reskrim Ipda Fitra menyatakan bahwa setelah pemeriksaan saksi, proses akan segera memasuki gelar perkara. Namun, sejauh ini perkembangan tersebut belum berbuah penetapan tersangka, yang menurut publik dan penasihat hukum korban, sangat dinantikan.
Baca Juga:Haru dari Hutan Sumsel: Bayi Gajah Betina Lahir Sehat, Mama Ronika Setia Mendampingi
Mengapa ini penting?
Kasus dugaan pelecehan seksual kerap menjadi sorotan publik karena menyangkut perlindungan terhadap korban, proses hukum yang dinilai lambat, dan sekaligus menguji komitmen aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan. Sengkarut penetapan tersangka dalam kasus ini memicu diskusi luas soal respon lembaga hukum terhadap kasus kekerasan seksual, terutama terhadap perempuan muda yang menjadi korban.
