Dengan rampungnya proses inventarisasi ini, Sumsel menjadi provinsi pertama yang bergerak cepat untuk menata sektor minyak rakyat secara legal dan terstruktur.
“Sumur rakyat ini tidak bisa terus dibiarkan liar. Kita harus dorong legalitas tapi tetap memperhatikan potensi lokal,” kata Deru.
