"Selain petani yang terus diberdayakan, pemerintah,swasta dan lembaga swadaya masyarakat hendaknya juga bisa punya langkah bersama. Sehingga sebelum terjadi kebakaran yang luas, sudah ada upaya mencegah bersama," kata Yakub.
Merunjuk data institite HaKi, Yakub mengungkapkan jika besaran titik api juga cenderung berada di kawasan konsensi milik perusahaan.
"Meski petani dalam skala kecil juga berladang, namun perusahaan pun harus ditindak secara hukum sehingga punya efek jera. Kewenangan penegakkan hukum seperti kepolisian juga harus tegas," ujarnya.
Kolaborasi perusahaan dengan kelompok petani yang berada di sekitar lahan konsensi harusnya diciptakan oleh pemerintah daerah sekaligus pemegang kewenangan dan kebijakan lainnya.
Baca Juga:Sumsel Ekspor Puluhan Ribu Kilogram Paha Kodok Senilai Rp2,3 Miliar ke Prancis
"Tentu seolah tak adil kan ya, petani banyak ditangkap, tapi di perusahaannya malah lebih sedikit. Saya menekankan, jika saat ini perusahaan pun bisa dihukum, secara lembaga, atau izin konsensi dievaluasi," ucap Yakub menjelaskan.
Selain itu, Perwakilan Perkumpulan Anak Bangsa, Riza Tony Siahan lebih menegaskan mengenai integritas sekaligus pemahaman di masyarakat mengenai kerusakan lingkungan.
"Selama ini, atau budayanya banyak yang masih menganggap jika asap karhutla itu hal biasa, padahal itu kerusakan yang berdampak luas, terutama pada kesehatan," ucap Riza.
Hadir dalam pembukaan FGD, PJ Gubernur Sumsel Agus Fatoni pun mengungkapkan pemerintah daerah terus melakukan evaluasi pada peristiwa karhutlabun.
Dengan adanya FGD tentu akan membuat resolusi masalah yang seharusnya bisa menekan bencana karhutla tersebut.
Baca Juga:Sejumlah Pejabat Polda Sumsel Dimutasi di Akhir Tahun 2023, Berikut Daftar Lengkapnya
"Evaluasi kita memang terus ada, bagaimana nantinya peristiwa ini tidak berulang, pemetaan masalah harusnya lebih menyeluruh. FGD ini salah satu upaya memetakkan permasalahan lebih detail dan menyeluruh tersebut," kata Fatoni.
