SuaraSumsel.id - Koalisi masyarakat yang tergabung dalam Rakyat Sumsel Menggugat (RSM) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan pengelembungan dana bansos atau bantuan sosial.
“Meminta Ketua KPK melimpahkan kasus bantuan dana hibah Kota Palembang, Sumatera Selatan, Tahun 2017 kepada Kejaksaan Agung jika tidak mampu mengungkap,” kata koordinator aksi, Ibrahim saat unjuk rasa di depan kantor KPK, Kamis.
Pihaknya juga masih menunggu keberanian Ketua KPK memanggil dan memeriksa Wali Kota Palembang Harnojoyo.
Dugaan korupsi tersebut telah dilaporkan oleh sejumlah organisasi masyarakat dan mahasiswa ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK belum lama ini.
Baca Juga:1.200 Anak Sumsel Korban Pandemi COVID-19, Terbanyak di Palembang
“Mendesak transparansi Dumas KPK terhadap laporan-laporan organisasi yang telah melaporkan,” ujarnya.
Seyogyanya bansos itu diberikan kepada masjid, musala, sekolah, organisasi masyarakat (ormas), Legiun Veteran dan kepada warga yang tertimpa musibah kebakaran.
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pihaknya, beberapa bantuan tersebut terindikasi fiktif dan ada dugaan penggelembungan nominal angka bansos.
“Alat bukti yaitu surat pernyataan dari Bendahara Organisasi Mahasiswa yang tidak pernah menerima bantuan, surat pernyataan dari sekolah baik yang menerima maupun yang tidak menerima, surat pernyataan dari korban kebakaran yang tidak pernah menerima bantuan sosial,” ungkap Ibrahim.
Ibrahim mengungkapkan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tidak sama dengan jumlah total pengeluaran untuk kepentingan bansos sehingga terjadi pengelembungani Rp9 miliar.
Baca Juga:Gelar Vaksinasi, Gerindra Sumsel Bagikan Paket Sembako kepada Peserta Vaksin
“Hal ini kami lakukan sebagai upaya membantu agar KPK segera memeriksa dan memanggil Wali Kota Palembang terkait penggunaan bantuan dana hibah menjelang Pilkada yang lalu,” kata Ibrahim. [ANTARA]
