SuaraSumsel.id - Pemerintah daerah, baik Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, bersama-sama mengajukan permintaan kewenangan mengelola sumur tua nan tanpa izin atau ilegal.
Permintaan kewenangan mengurus sumur tua yang tidak berizin ini bermula dari makin maraknya pasar gelap minyak ilegal yang berasal dari sumur tersebut. Akibatnya, sering terjadi peristiwa ledakan dan kebakaran.
Dalam kurun waktu sebulan terakhir, telah terjadi tiga peristiwa sumur tua meledak dan terbakar. Bahkan dibutuhkan waktu berhari-hari memadamkannya.
Pemerintah daerah mengeluhkan tidak adanya kewenangan lagi mengurus sumur tua tersebut. Pengalihan kewenangan berdasarkan aturan terbaru yang mengalihkan kewenangan tersebut kepada pemerintah pusat, atau Kementrian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).
Baca Juga:Mengenang Masa Lalu, KA Babaranjang Sumsel Hadirkan Llivery Vintage
Upaya melegalkan diharapkan menghentikan pasar gelap yang selama ini hanya dinikmati sekelompok masyarakat meski dengan resiko kecelakaan kerja dan efek pada lingkungan yang memburuk.
Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin, mengajukan skema pengelolaan sumur tua tersebut melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Walhi Sumatera Selatan sendiri menilai langkah tersebut keliru. Proses legalisasi malah akan membuat kondisi lingkungan menjadi buruk.
Selama terbakar tiga sumur ini, sudah diketahui bagaimana kerusakan lingkungan dan pelepasan karbon yang berakibat pada produksi efek rumah kaca.
"Selain kebakaran lahan hutan dan lahan, Sumsel pun kini dikenal kebakaran sumur-sumur tua, yang ilegal pula." ujar Juru Kampanye Walhi Bidang Energi dan Pertambangan, Febrian Putra Sofa, Jumat (15/10/2021).
Baca Juga:Terima Kuota Internet 10 GB Kemendikbud Ristek, Ini Kata Pelajar Sumsel
Ia mengungkap, pemerintah daerah seharusnya bukan melegalkan sumur-sumur tua tersebut.
