SuaraSumsel.id - Plh Asisten III bidang Adminitrasi dan Umum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Akhmad Najib ditetapkan menjadi tersangka kasus masjid Sriwijaya, Jumat (2/10/2021). Setelah ditetapkan tersangka, Mantan Pj Wali Kota Palembang pun ditahan di rutan Pakjo.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru pun menyiapkan pengganti Akhmad Najib dalam struktur pemerintahan.
"Kita lihat nanti, sedapat mungkin dalam waktu dekat segera dilantik Asisten III (pengganti) yang baru," kata Herman Deru di Palembang, Sabtu.
Gubernue Herman Deru pun belum menerima laporan resmi dari bagian Biro Hukum Setda Pemprov Sumsel terkait kasus anak buahnya tersebut
Baca Juga:Polisi di Sumsel Jadi Korban Perampokan, Uang Rp100 Juta Raib Dibawa Kabur
Akan tetapi pihaknya, segera memproses pengganti Akhmad Najib agar pelaksanaan tugas dan fungsi tetap maksimal.
"Saya minta pak Najib dan semua termasuk keluarga untuk tabah dan tetap tegar menghadapi perkara ini. Sampaikanlah semuanya dengan sebenarnya, sehingga mudah-mudahan masalah ini segera selesai," kata ia.
Dalam kasus ini, Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menemukan berkas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani Akhmad Najib saat ia menjabat sebagai Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesra Pemprov Sumsel pada tahun 2015 dan 2017 bermasalah.
Sebab dalam persidangan di Pengadilan Negeri Palembang, Kamis (30/9), diketahui dana hibah pembangunan Masjid Sriwijaya, sama sekali belum dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Akhmad Najib disangkakan menjadi pejabat yang tidak memverifikasi NPHD yang dipergunakan dalam pencairan dana hibah pembangunan Masjid Raya Sriwijaya.
Baca Juga:Palembang Diguyur Hujan, Berikut Daerah di Sumsel Diprakirakan Hujan Hari Ini
Diikuti adanya SK Gubernur Sumsel Alex Noerdin tentang penunjukan dirinya sebagai perwakilan Pemprov Sumsel yang memberi hibah.
Bersamaan dengan Akhmad Najib, penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan dua orang tersangka lain yaitu Loka Sangganegara (Project Manager/team leader PT Indah Karya dalam pembangun Masjid Sriwijaya) dan Agustinus Toni (mantan Kepala Bagian Anggaran BPKAD).
Atas perbuatan tersangka diduga telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp113 miliar dari total Rp130 miliar uang hibah pembangunan Masjid Sriwijaya.
Tersangka dikenakan Pasal 2 juncto Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 KUHP dan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 No. 20/2001 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (ANTARA)
