SuaraSumsel.id - Kepemimpinan Taliban yang menguasai Afghanistan dinilai sudah ingkar janji pada hak asasi manusia, terutama perempuan. Taliban memerintahkan perempuan tinggal di rumah, menghalangi anak-anak perempuan bersekolah,
Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet mengungkapkan Taliban telah menggeledah dari rumah ke rumah guna memburu orang-orang yang dulu merupakan musuhnya.
"Berbeda dengan jaminan yang dinyatakan bahwa Taliban akan menjunjung hak-hak perempuan, selama tiga pekan terakhir ini perempuan malah semakin diabaikan dari lingkungan masyarakat," kata Bachelet kepada Dewan Hak Asasi Manusia di Jenewa.
Kekecewaan pada susunan pemerintah Taliban, yang didominasi oleh etnis Pashtun.
Baca Juga:Palembang Dilanda Banjir, BMKG: Sumsel Tipis-Tipis Masuk Musim Hujan
Bachelet mencatat bahwa tidak ada perempuan dalam susunan tersebut. Bachelet melaporkan bahwa di beberapa daerah, anak-anak perempuan berusia di atas 12 tahun dilarang bersekolah.
"Larangan itu merupakan aturan yang kembali diterapkan oleh Taliban seperti ketika kelompok itu berkuasa pada 1996-2001, sebelum dijatuhkan oleh serangan yang dipimpin Amerika Serikat," katanya.
Bachelet juga menyoroti janji lain yang diingkari Taliban, yaitu bahwa kelompok akan mengampuni para mantan pegawai negeri dan petugas keamanan pada pemerintahan sebelumnya.
Selain itu, Taliban tidak menepati janji tidak melakukan penggeledahan ke rumah-rumah.
PBB telah menerima laporan beberapa dugaan penggerebekan ke rumah orang-orang yang pernah bekerja untuk perusahaan AS dan pasukan keamanan.
Baca Juga:Gaji Tak Cukup, Honorer Pemprov Sumsel Curi Lemari Pendingin Kantor
Beberapa anggota staf PBB juga melaporkan peningkatan serangan dan ancaman.
Bachelet menyatakan desakan agar suatu mekanisme dibentuk guna mengawasi praktik hak asasi manusia di Afghansitan.
"Saya kembali meminta Dewan ini untuk mengambil langkah berani dan kuat, yang sepadan dengan tingkat krisis ini," katanya. (ANTARA)
