alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Kritik untuk Luhut, Dokter Tirta: Jika Tidak Bisa Beri Makan Tak Perlu PPKM

Tasmalinda Minggu, 18 Juli 2021 | 20:46 WIB

Kritik untuk Luhut, Dokter Tirta: Jika Tidak Bisa Beri Makan Tak Perlu PPKM
Dokter Tirta Mandira Hudhi. [Instagram/@dr.tirta] Dokter Tirta [Instagram/dr.tirta] Kritik untuk Luhut, Dokter Tirta: Jika Tidak Bisa Beri Makan Tak Perlu PPKM

Dokter Tirta menyampaikan kritiknya pada Luhut Binsar Panjaitan, tentang PPKM darurat.

SuaraSumsel.id - Dokter Tirta kembali bersuara mengenai PPKM darurat yang menurutnya butuh banyak pembenahan dan evaluasi. Ia menyebut, Pemerintah tidak perlu melaksanakan PPKM jika tidak mampu memberi makanrakyat. 

Karena jika PPKM diteruskan, konfliknya akan mengarah pada konflik sosial antara yang punya uang dan tidak punya uang. Pada akun YouTube Karni Ilyas Club, dokter Tirta menyebutkan enam solusi yang bisa Luhut laksanakan jika mau PPKM darurat dipertegas.

Ia menyebut kondisi masyarakat yang terdampak PPKM ini sangat berat. Akan berbeda permasalahannya, jika Pemerintah mampu menjamin makan rakyat saat PPKM diberlakukan.

Dokter Tirta mencontohkan, ia menemukan kampung padat penduduk, dengan rumah berukuran empat kali empat meter. Lalu di rumah dengan ukuran tersebut, tinggal empat kepala keluarga (KK).

Baca Juga: Karyawan Hotel dan Restoran di Sumsel Banyak Belum Divaksin COVID-19, Ini Langkah PHRI

"Bisa banyangkan jika ada yang isoman. Mana bisa, orang mereka tidur sudah kayak tahanan. Jika satu kena, maka yang lain tertular. Belum lagi, jika ada yang terinfeksi, lalu tidak bisa tidur malah duduk di pos ronda," beber Dokter Tirta.

Dokter Tirta di akun Youtube Karni Ilyas Club
Dokter Tirta di akun Youtube Karni Ilyas Club

Ia pun menyebut jika pendemi COVID ini bukan menghancurkan sistem, namun makin memperlihatkan bobroknya sistem pemerintahan saat ini.

"Sehingga, solusinya jika pemerintah mau PPKM maka ngasih makan, jika tidak bisa makan maka jangan PPKM," ujar Dokter Tirta.

Lalu yang kedua, menghemat anggaran yang tidak perlu. Misalnya bansos lebih baik diarahkan untuk vaksinasi COVID 19 guna memperbanyak vaksinasi.

"Sementara yang mendapatkan gaji bulanan seperti ASN, pejabat anggota MPR dan DPR lebih baik WFH saja. Sementara orang yang tidak bekerja bulanan, maka dipersilakan kerja," sambung ia.

Baca Juga: Sumsel Genjot Produksi Padi lewat Program Optimalisasi dan Intensifikasi Lahan

Mereka yang tidak bekerja bulanan ini yang menjadi prioritas divaksin COVID 19.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait