- Sumatera Selatan mencatat deflasi 0,24 persen pada Juli 2026 berkat peningkatan produksi komoditas hortikultura saat panen raya.
- TPID dan Bank Indonesia menggelar lebih dari 381 operasi pasar murah serta subsidi distribusi pangan untuk menjaga stabilitas harga.
- Pemerintah daerah memperkuat ketahanan pangan jangka panjang melalui kerja sama antardaerah dan transformasi rantai pasok pangan.
SuaraSumsel.id - Di tengah ancaman musim kemarau akibat El Nino dan meningkatnya kebutuhan masyarakat saat tahun ajaran baru, Sumatera Selatan justru berhasil menjaga stabilitas harga. Pada Juli 2026, provinsi ini mencatat deflasi sebesar 0,24 persen (month to month/mtm), berbalik dari inflasi 0,36 persen pada bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi tahunan turun menjadi 2,50 persen (year on year/yoy) dari sebelumnya 2,89 persen.
Capaian tersebut menunjukkan efektivitas sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan dalam menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan kesejahteraan produsen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan pengendalian inflasi dilakukan melalui koordinasi yang berkelanjutan agar gejolak harga tetap terkendali meski dihadapkan pada berbagai tantangan.
Bank Indonesia mencatat, deflasi Juli 2026 terutama dipicu oleh turunnya harga sejumlah komoditas hortikultura seperti bawang merah, cabai merah, cabai rawit, dan tomat, seiring meningkatnya produksi saat masa panen di berbagai daerah sentra pertanian.
Baca Juga:Shandy Hermanto, Kades yang Bangun Kantor Desa Megah Kini Jadi Tersangka Bus ALS
Selain itu, harga emas perhiasan juga mengalami penurunan akibat membaiknya sentimen global sehingga memengaruhi harga di pasar domestik. Meski demikian, tekanan inflasi masih tertahan oleh meningkatnya permintaan beras dan bawang putih seiring dimulainya kembali Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan aktivitas sekolah pada tahun ajaran baru.
Lebih dari 381 Operasi Pasar Digelar
Untuk menjaga stabilitas harga, TPID Sumatera Selatan mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Sepanjang Januari hingga Juli 2026, TPID telah melaksanakan lebih dari 381 operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai daerah. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak ke pasar dilakukan guna memastikan stok tetap tersedia dan harga sesuai ketentuan.
Selain operasi pasar, Bank Indonesia Sumsel juga memperkuat distribusi pangan melalui subsidi ongkos angkut. Hingga Juli 2026, BI Sumsel telah memfasilitasi 77 kali subsidi transportasi dengan total distribusi sekitar 47,92 ton komoditas pangan untuk mendukung operasi pasar di berbagai wilayah.
Baca Juga:Apa Itu Registration Ban FIFA? Ini Penyebab Klub Sriwijaya FC Bisa Dilarang Daftar Pemain
Bank Indonesia juga memfasilitasi kerja sama antardaerah dengan mendatangkan 22,67 ton bawang merah dari Sumatera Barat serta 3,68 ton cabai dari Kabupaten Magelang guna memperkuat pasokan di Sumatera Selatan.
Upaya pengendalian inflasi juga diperkuat melalui kerja sama antarpemerintah daerah. Hingga Juli 2026 telah terjalin 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarpemerintah daerah dengan Jawa Tengah. Sementara itu, sektor swasta juga diperkuat melalui empat kerja sama business to business (B2B) untuk memperlancar distribusi pangan dan memperkuat pasokan.
Dalam jangka panjang, penguatan ketahanan pangan daerah juga dilakukan melalui transformasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP. Program ini menghubungkan pesantren, koperasi, pelaku usaha, lembaga keuangan, hingga pembeli (offtaker) dalam satu ekosistem produksi dan distribusi pangan. Pendekatan tersebut sekaligus mendukung Program Strategis Nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen terus memperkuat kolaborasi agar stabilitas harga, ketahanan pangan, dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga secara berkelanjutan.
