alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

PSU Pali Digelar 21 April, KPU Liburkan Warga Empat TPS

Tasmalinda Senin, 19 April 2021 | 13:23 WIB

PSU Pali Digelar 21 April, KPU Liburkan Warga Empat TPS
Jari kelingking berlumur tinta usai mencoblos dalam pemilu. [Shutterstock] PSU Pali Digelar 21 April, KPU Liburkan Warga Empat TPS

Pemilihan Suara Ulang atau PSU kabupaten Pali akan digelar pada 21 April mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan partisipasi bisa lebih tinggi.

SuaraSumsel.id - Pemilihan Suara Ulang atau PSU kabupaten Pali akan digelar pada 21 April mendatang. Meski dilaksanakan bukan pada hari libur, Komisi Pemilihan Umum atau KPU menyatakan menerapkan libur lokal bagi pemilih di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Hal ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilihan suara ulang di empat TPS tersebut.

Ketua KPU Sumatera Selatan, Amran mengungkapkan pihaknya sudah berkordinasi atas penyelenggaraan pemilihan suara ulang atau PSU di kabupaten Pali ini.

Sampai pada h-2 penyelenggaraannya, pihak KPU kabupaten Pali menyatakan sudah siap 100 persen pelaksanaan PSU di empat kabupaten tersebut.

Baca Juga: Hari Ini, BMKG Prakirakan Sumsel Berpotensi Hujan Lebat

"Pada hari ini, logistik pemilihan suara ulang bersiap didistribusikan. Kesiapan sudah selesai, bersiap untuk pelaksanaan," ujarnya dihubungi Suara.com, Senin (19/4/2021).

Dikatakan Amran, pihaknya pun berharap pada pemilihan suara ulang ini tingkat partispasi akan lebih baik dari sebelumnya. Sekaligus, PSU juga meminimalisir bagaimana terjadinya kekurangan teknis dan lainnya yang mengakibatkan bisa dilaksanakan PSU kembali.

"Kita ingin pelaksanaanya bisa lebih baik, agar tidak lagi terjadi gugatan hingga masyarakat juga sudah bisa mendapatkan pemimpin daerah sesuai dengan jadwalnya," kata Amran.

Karena, ketika pelaksanaan pemilihan kepala daerah harus terus terundur dan bermasalah, maka akan berpengaruh pada masa jabatan pasangan bupati dan wakil bupati terpilih.

Mengigat, berdasarkan ketetapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang sudah diketok pada tahun 2024 membuat, masa jabatan kepala daerah akan mengacu pada ketetapan tersebut.

Baca Juga: Tiga Negara Ini Jadi Importir Terbesar ke Sumsel Triwulan I 2021

"Sebenarnya sih, ini berpengaruh pada masyarakat dan jalan pemerintahan di Pali. Semakin lambat dilantik, maka masa jabatan akan terundur. Mungkin akan berpengaruh pada visi dan misi pembangunan yang dijalankan," terang Amran.

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait