Pengakuan Eks Wawako Fitrianti Agustinda Soal Kasus Dana Hibah PMI Palembang

SuaraSumsel.id - Mantan Wakil Wali Kota Palembang sekaligus eks Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Palembang, Fitrianti Agustinda, berani angkat suara usai dirinya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah biaya pengganti pengelolaan darah di PMI Kota Palembang periode 2020–2023.

Dalam keterangannya kepada awak media, Fitrianti membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa dana yang dikelola PMI bukan merupakan dana hibah.

Ia menyebut laporan keuangan PMI sudah melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak ditemukan adanya kerugian negara.

“Tolong dicatat, PMI Palembang tidak pernah ada dana hibah. Dana yang dikelola sudah diperiksa oleh BPK dan tidak ada kerugian negara,” tegas Fitrianti di hadapan wartawan, Selasa (8/4/2025) malam.

Baca Juga: Terungkap Alasan Diskotik Darma Agung Club 41 Palembang Operasi Tanpa Izin

Meski membantah tuduhan tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang melalui Kepala Kejari, Hutamrin SH, MH, menyatakan penetapan tersangka terhadap Fitrianti Agustinda (FA) dan suaminya, Dedi Sipriyanto (DS) yang juga anggota DPRD Palembang didasarkan pada proses penyidikan yang sah dan berdasarkan dua alat bukti yang kuat sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

“FA dan DS telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan biaya pengganti pengolahan darah di PMI Kota Palembang tahun 2020 hingga 2023,” jelas Kajari Hutamrin.

Ia mengungkapkan bahwa keduanya awalnya diperiksa sebagai saksi. Namun setelah dilakukan penyidikan mendalam, status mereka dinaikkan menjadi tersangka karena diduga memiliki peran aktif dalam penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukannya.

“Peningkatan status dari saksi ke tersangka adalah hasil dari penyidikan yang intensif. Kami menjunjung tinggi proses hukum yang berlaku dan tetap berpegang pada asas praduga tak bersalah,” tambahnya.

Dalam perkara ini, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, serta Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca Juga: Bank Sumsel Babel Gelar Halal Bihalal: Momentum Rajut Kebersamaan Raih Keberkahan

Selain itu, penyidik juga menjerat dengan Pasal 3 UU Tipikor untuk memperkuat dasar hukum penetapan tersangka.