- SKK Migas Sumbagsel dan Kejati Sumatera Selatan menjalin kerja sama pertama tingkat kantor perwakilan untuk penguatan hukum.
- Kolaborasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi kontraktor agar operasional sektor hulu migas berjalan lancar tanpa hambatan.
- Sinergi tersebut diharapkan menciptakan iklim investasi kondusif serta mendukung pencapaian target produksi untuk ketahanan energi nasional Indonesia.
SuaraSumsel.id - Kerja sama antara SKK Migas Perwakilan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan menjadi sorotan karena disebut sebagai yang pertama dilakukan di tingkat kantor perwakilan SKK Migas di Indonesia.
Lantas, mengapa kolaborasi ini dinilai penting dan apa manfaatnya bagi industri hulu migas?
Bagi sebagian orang, penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) mungkin terlihat sebagai agenda seremonial. Namun di balik itu, terdapat upaya membangun koordinasi yang lebih erat antara pengelola industri hulu migas dan aparat penegak hukum untuk mendukung kelancaran operasional sektor energi yang bernilai investasi besar.
Industri hulu migas memiliki karakteristik berbeda dibanding sektor usaha lainnya. Kegiatan eksplorasi hingga produksi melibatkan investasi besar, penggunaan aset negara, pengadaan barang dan jasa, pemanfaatan lahan, hingga berbagai perizinan lintas instansi.
Baca Juga:Kolaborasi Perdana di Indonesia, SKK Migas Sumbagsel dan Kejati Perkuat Iklim Investasi Hulu Migas
Dalam proses tersebut, tidak jarang muncul persoalan administratif maupun sengketa hukum yang berpotensi menghambat jalannya proyek.
Melalui kerja sama ini, SKK Migas dan Kejati Sumsel ingin memperkuat koordinasi agar persoalan hukum dapat dicegah atau diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku tanpa mengganggu keberlangsungan operasi hulu migas.
Mengapa Baru Dilakukan Sekarang?
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto menyebut kerja sama ini menjadi yang pertama dilakukan oleh kantor perwakilan SKK Migas di Indonesia.
Menurutnya, dinamika industri hulu migas yang semakin kompleks membutuhkan sinergi yang lebih kuat antara regulator, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan aparat penegak hukum.
Baca Juga:Cadangan Minyak Baru Ditemukan di Musi Banyuasin, Produksi Pertamina Capai 1.857 Barel per Hari
Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sejak awal pelaksanaan kegiatan, bukan hanya ketika persoalan hukum sudah muncul.
Bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), kepastian hukum menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan investasi.
Dengan adanya koordinasi yang lebih baik bersama Kejati Sumsel, berbagai proses yang berkaitan dengan aspek hukum diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat dan sesuai koridor peraturan.
Hal tersebut juga diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif sehingga pelaksanaan proyek-proyek strategis di sektor hulu migas dapat berjalan tanpa hambatan yang tidak perlu.
Wilayah kerja SKK Migas Sumbagsel merupakan salah satu kawasan strategis bagi industri migas nasional. Di wilayah ini beroperasi sejumlah KKKS yang mengelola lapangan minyak dan gas di Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Lampung, hingga Kepulauan Bangka Belitung.
Aktivitas industri yang cukup tinggi membuat kebutuhan akan koordinasi lintas lembaga menjadi semakin penting, terutama dalam menjaga kelancaran operasional dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.
