- KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Muara Enim, Edison, terkait dugaan pengadaan di lingkungan pemerintah kabupaten tersebut.
- Publik menyoroti Wakil Bupati Sumarni sebagai sosok yang berpotensi melanjutkan roda pemerintahan jika Edison berhalangan menjalankan tugasnya.
- Stabilitas pemerintahan daerah tetap krusial agar program pembangunan serta pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim tidak terganggu.
SuaraSumsel.id - Operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret Bupati Muara Enim Edison tidak hanya memunculkan perhatian terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Di tengah berkembangnya kasus tersebut, muncul satu pertanyaan yang mulai banyak dicari masyarakat: siapa yang akan memimpin Kabupaten Muara Enim jika Edison nantinya ditetapkan sebagai tersangka atau berhalangan menjalankan tugasnya?
Nama yang paling banyak disebut tentu adalah Wakil Bupati Muara Enim, Sumarni. Sebagai pasangan yang memenangkan Pilkada Muara Enim 2024 bersama Edison, Sumarni kini menjadi sosok yang ikut disorot publik.
Meski hingga saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan dan belum mengumumkan status hukum para pihak yang diamankan dalam OTT, berbagai spekulasi mengenai kelangsungan roda pemerintahan di Muara Enim mulai bermunculan.
Jika Kepala Daerah Berhalangan, Apa yang Terjadi?
Baca Juga:Harta Kekayaan Rp16 Miliar Bupati Edison Jadi Sorotan di Tengah OTT KPK
Dalam sistem pemerintahan daerah, wakil kepala daerah memiliki peran penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap berlangsung ketika kepala daerah berhalangan menjalankan tugas.
Karena itu, perhatian masyarakat kini tertuju pada sosok Sumarni yang selama ini mendampingi Edison memimpin Kabupaten Muara Enim periode 2025–2030.
Pertanyaan mengenai siapa yang akan menjalankan roda pemerintahan menjadi semakin relevan karena Muara Enim merupakan salah satu daerah strategis di Sumatera Selatan dengan berbagai proyek pembangunan, sektor energi, pertambangan, dan pelayanan publik yang harus tetap berjalan.
Siapa Sebenarnya Sumarni?
Berbeda dengan Edison yang dikenal memiliki latar belakang panjang sebagai aparatur sipil negara (ASN) di Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sumarni merupakan figur politik yang cukup dikenal di Muara Enim.
Baca Juga:Profil Edison, Bupati Muara Enim dari NasDem yang Terjaring OTT KPK
Namanya semakin dikenal publik setelah maju mendampingi Edison dalam Pilkada Muara Enim 2024.
Pasangan Edison-Sumarni berhasil memenangkan kontestasi politik tersebut setelah memperoleh 114.258 suara atau sekitar 38,76 persen suara sah.
Kemenangan itu mengantarkan keduanya menjadi pasangan kepala daerah yang memimpin Muara Enim untuk periode 2025–2030.
Mendampingi Edison dalam Program Pembangunan
Sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Februari 2025, Edison dan Sumarni mulai menjalankan berbagai program pembangunan yang dijanjikan kepada masyarakat.
Sebagai wakil bupati, Sumarni memiliki tugas membantu kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan, mengawasi pelaksanaan program, serta memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
