- KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Muara Enim, Edison, terkait dugaan kasus pengadaan pada Minggu, 7 Juni 2026.
- Bupati Muara Enim periode 2025–2030 tersebut tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp16 miliar berdasarkan data LHKPN resmi.
- Saat ini, KPK masih memeriksa sejumlah pihak terkait untuk mendalami konstruksi perkara hukum yang sedang menjerat pejabat tersebut.
SuaraSumsel.id - Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Muara Enim Edison tak hanya menyita perhatian karena dugaan kasus pengadaan yang sedang diusut. Di tengah proses pemeriksaan yang masih berlangsung, publik juga mulai menyoroti harta kekayaan orang nomor satu di Kabupaten Muara Enim tersebut.
Nama Edison mendadak menjadi salah satu yang paling banyak dicari warga Sumatera Selatan setelah KPK mengamankan sejumlah pihak dalam operasi senyap yang dilakukan pada Minggu (7/6/2026). Selain ingin mengetahui perkembangan kasusnya, masyarakat juga penasaran dengan jumlah kekayaan yang dimiliki bupati yang berasal dari Partai NasDem itu.
Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK, Edison tercatat memiliki total kekayaan sekitar Rp16 miliar. Nilai tersebut berasal dari berbagai aset yang dimiliki, mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, hingga kas dan setara kas.
Aset properti tersebut tersebar di sejumlah daerah di Sumatera Selatan, mulai dari Kota Palembang, Kabupaten Banyuasin, hingga Kota Prabumulih. Kepemilikan tanah dan bangunan itu menjadi penyumbang terbesar dalam portofolio kekayaan Bupati Muara Enim tersebut.
Baca Juga:Profil Edison, Bupati Muara Enim dari NasDem yang Terjaring OTT KPK
Selain aset properti, Edison juga tercatat memiliki alat transportasi dan mesin dengan nilai sekitar Rp505 juta. Koleksi kendaraannya terdiri dari satu unit Toyota Alphard tahun 2010 dan Toyota Fortuner tahun 2010 yang dilaporkan dalam LHKPN.
Tak hanya itu, Edison juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp705 juta. Dengan total kekayaan mencapai Rp16 miliar, laporan LHKPN Edison kini ikut menjadi perhatian publik seiring bergulirnya pemeriksaan KPK dalam kasus OTT yang tengah menyita perhatian masyarakat Sumatera Selatan.
Mengapa Harta Kekayaan Pejabat Selalu Menjadi Sorotan Saat OTT?
Fenomena ini hampir selalu terjadi setiap kali kepala daerah atau pejabat publik terseret kasus yang ditangani KPK.
Saat seorang pejabat menjadi perhatian publik, masyarakat biasanya ingin mengetahui dua hal sekaligus. Pertama, bagaimana kronologi kasus yang sedang ditangani aparat penegak hukum. Kedua, bagaimana profil serta harta kekayaan yang dimiliki pejabat tersebut.
Baca Juga:7 Fakta Terbaru OTT Bupati Muara Enim Edison, KPK Ungkap Dugaan Suap Pengadaan
LHKPN menjadi salah satu dokumen yang paling banyak dicari karena memuat daftar aset yang secara resmi dilaporkan kepada negara. Data tersebut sekaligus menjadi instrumen transparansi yang memungkinkan publik mengetahui kondisi kekayaan penyelenggara negara.
Dari ASN BPN hingga Menjadi Bupati Muara Enim
Jauh sebelum terjun ke dunia politik, Edison dikenal sebagai aparatur sipil negara (ASN) yang berkarier di Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Kariernya dimulai sejak 1995 dan berlangsung selama puluhan tahun. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Selatan.
Pengalaman panjang di dunia birokrasi kemudian membawanya masuk ke panggung politik lokal. Pada Pilkada Muara Enim 2024, Edison maju berpasangan dengan Sumarni dan berhasil memenangkan kontestasi dengan perolehan 114.258 suara atau sekitar 38,76 persen suara sah.
Kemenangan tersebut mengantarkannya menjadi Bupati Muara Enim periode 2025–2030.
