- Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh terus berupaya menyalurkan bantuan makanan di tengah infrastruktur dasar lumpuh akibat banjir.
- Sebanyak 164 dari total 470 SPPG beroperasi normal, 105 dialihkan menjadi dapur umum, per 7 Desember 2025.
- Total 562.676 porsi makanan telah disalurkan hari itu, meskipun beberapa wilayah seperti Aceh Tamiang mengalami kendala data.
SuaraSumsel.id - Bencana banjir yang melanda Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) belum sepenuhnya surut. Sejumlah kabupaten dan kota masih menghadapi lumpuhnya infrastruktur dasar, mulai dari listrik hingga jaringan komunikasi. Namun di tengah keterbatasan itu, ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Aceh tetap bergerak memastikan bantuan makanan terus menjangkau warga terdampak.
Kepala Regional SPPG Badan Gizi Nasional (BGN) NAD, Mustafa Kamal, melaporkan bahwa dari total 470 SPPG yang telah beroperasi di Aceh, sebagian besar melakukan penyesuaian layanan sesuai kondisi lapangan.
“Sebanyak 164 SPPG masih beroperasi normal, 105 SPPG beralih fungsi menjadi dapur umum, sementara 161 SPPG terpaksa menghentikan operasional karena berbagai kendala,” kata Mustafa dalam laporan dari Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
Selain itu, terdapat 47 SPPG yang hingga kini belum dapat didata karena terkendala putusnya aliran listrik dan rusaknya jaringan telekomunikasi akibat banjir.
Baca Juga:Berkabut dan Sunyi, Danau Shuji 'Ubud'-nya Sumsel Ini Bikin Hati Langsung Adem
Meski demikian, peran dapur MBG tetap signifikan dalam penanganan bencana. Sebanyak 105 SPPG yang beralih fungsi menjadi dapur umum mengalihkan penerima manfaat dari siswa sekolah kepada warga terdampak banjir.
“Untuk hari ini, 7 Desember 2025, total bantuan yang telah disalurkan mencapai 562.676 porsi makanan,” ujar Mustafa.
Kondisi paling mengkhawatirkan dilaporkan terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bener Meriah. Di Aceh Tamiang, sebanyak 30 SPPG yang sebelumnya beroperasi belum dapat dipantau kondisinya karena listrik dan jaringan komunikasi masih terputus. Sementara di Kabupaten Bener Meriah, seluruh 11 SPPG yang ada terpaksa menghentikan operasional.
Di Kabupaten Aceh Utara, dari 42 SPPG yang telah beroperasi, 32 SPPG masih berhenti beroperasi, 12 SPPG dialihkan menjadi dapur umum, dan hanya satu SPPG yang dapat berjalan normal. Situasi serupa juga terjadi di Aceh Tengah, di mana dari 20 SPPG yang ada, 12 berhenti beroperasi, dua menjadi dapur umum, dan enam lainnya belum dapat dipastikan kondisinya akibat gangguan jaringan.
Sementara itu, di Kabupaten Aceh Timur, dari 40 SPPG, sebanyak 19 berhenti beroperasi, 11 beralih menjadi dapur umum, dua berjalan normal, dan enam belum dapat terdata. Di Kabupaten Bireuen, dari 40 SPPG yang seharusnya beroperasi, 17 berhenti sementara dan 21 beralih menjadi dapur umum.
Baca Juga:BMKG Ingatkan Dampak Siklon Tropis Bakung, Potensi Cuaca Ekstrem Mengintai Sumsel
Dua SPPG di Bireuen yang tetap beroperasi bahkan mendapat kunjungan Presiden Prabowo Subianto, yakni SPPG Bireuen Kuala Lancok-Lancok yang dikelola Yayasan Babul Hida Aceh dan SPPG Bireuen Kota Juang Geulanggang Baro 2 yang dikelola Yayasan Hajjah Khuzaijah Affan Mutiara Anak Bangsa.
Di Kabupaten Pidie, dari 43 SPPG yang seharusnya beroperasi, 24 berjalan normal, delapan menjadi dapur umum, dan 11 masih belum bisa beroperasi. Adapun di Kota Langsa, dari 19 SPPG yang ada, 17 belum dapat beroperasi dan dua dialihkan menjadi dapur umum.
Kondisi relatif lebih stabil terlihat di Kabupaten Aceh Besar dan Aceh Tenggara. Di Aceh Besar, dari 37 SPPG, 20 masih beroperasi normal, delapan menjadi dapur umum, dan sembilan berhenti sementara. Sementara di Aceh Tenggara, dari 28 SPPG yang beroperasi, 24 berjalan normal dan delapan dialihkan menjadi dapur umum tanpa ada SPPG yang berhenti total.
Di Kota Banda Aceh, dari 27 SPPG yang beroperasi, tujuh terpaksa berhenti sementara, 10 berjalan normal, dan 10 lainnya mengalihkan layanan menjadi dapur umum untuk warga terdampak.
BGN menegaskan, meski bencana banjir menimbulkan banyak keterbatasan, SPPG tetap menjadi salah satu tulang punggung penanganan darurat pangan di Aceh. Dengan berbagai penyesuaian di lapangan, dapur-dapur MBG diharapkan terus menjadi garda terdepan dalam memastikan kebutuhan pangan warga terdampak tetap terpenuhi hingga kondisi berangsur pulih.
