-
Sebanyak 18 gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk menyampaikan protes keras terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD).
-
Gubernur Jambi Al Haris menegaskan pemotongan TKD dapat memicu krisis layanan publik di daerah.
-
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi khawatir bagaimana membayar gaji 7.000 pegawai PPPK jika TKD dipotong.
SuaraSumsel.id - Suasana di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sempat memanas saat para gubernur datang membawa suara darurat. Gubernur Jambi Al Haris bersama 17 gubernur lainnya "menggeruduk" Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Mereka tidak datang untuk basa-basi, melainkan untuk menyampaikan sebuah "curhat pilu" dan protes keras mengenai harapan agar tidak memotong Dana Transfer ke Daerah (TKD), atau daerah akan lumpuh. Aksi yang sangat jarang terjadi ini adalah puncak dari kegelisahan para kepala daerah yang merasa kebijakan pemerintah pusat akan "mencekik" kemampuan mereka untuk melayani rakyat.
Gubernur Al Haris: 'Daerah Bisa Krisis!'
Gubernur Jambi Al Haris dengan tegas menyuarakan alarm bahaya. Menurutnya, pemotongan TKD bukanlah sekadar penyesuaian angka, melainkan ancaman nyata yang bisa memicu krisis multidimensi di daerah. "Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, ini soal kelangsungan hidup pelayanan publik di daerah kami. Jika TKD dipotong, daerah bisa krisis," ujar Al Haris.
Baca Juga:Viral 'Valentino Rossi' Nongol di Mandalika, Langsung Diserbu Emak-emak Minta Foto
Ia menjelaskan bahwa dana dari pusat adalah nadi kehidupan APBD. Pemotongan akan berakibat fatal pada proyek-proyek infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan, dan yang paling krusial, pembayaran gaji aparatur negara.
Gubernur Mahyeldi: 'Bagaimana Nasib 7.000 Pegawai Kami?'
Curhatan yang paling mengiris hati datang dari Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah. Ia membeberkan dilema konkret yang kini dihadapinya. Mahyeldi mengungkapkan bahwa pemerintahannya baru saja mengangkat 7.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang gajinya sepenuhnya bergantung pada dana dari pusat.
Dengan adanya rencana pemotongan TKD, ia kini pusing tujuh keliling memikirkan bagaimana cara membayar gaji ribuan pegawainya tersebut. "Kita baru saja mengangkat 7.000 PPPK, dan sekarang (dananya) dipotong. Bagaimana kami bisa membayar gaji mereka?" keluh Mahyeldi di hadapan Menkeu Purbaya.
Kisah dari Sumbar ini menjadi cerminan nyata dari dampak kebijakan pusat yang seringkali tidak sinkron dengan realitas di daerah. Ribuan nasib pegawai kini terkatung-katung di ujung pena para pengambil kebijakan di Jakarta.
Baca Juga:Viral Jaksa Gadungan di OKI Sempat Minta Pengawalan ke Kodim, Motifnya Bikin Terharu
Ujian Perdana bagi Menkeu Purbaya
Persatuan 18 gubernur ini menjadi ujian perdana yang sangat berat bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia kini dihadapkan pada pilihan sulit yakni memprioritaskan kesehatan fiskal nasional dengan melakukan efisiensi, atau mendengarkan jeritan hati para kepala daerah yang berada di garda terdepan pelayanan publik.
Publik kini menanti dengan tegang, langkah apa yang akan diambil oleh Purbaya. Apakah ia akan melunakkan hatinya dan meninjau ulang rencana pemotongan, atau pertarungan anggaran antara pusat dan daerah ini justru akan semakin memanas?
Satu hal yang pasti, nasib jutaan rakyat dan ribuan aparatur negara kini bergantung pada keputusan yang akan ia ambil.
