-
Sebanyak 18 gubernur mendatangi Kementerian Keuangan untuk memprotes rencana pemotongan dana Transfer ke Daerah.
-
Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa pemotongan TKD bisa memicu krisis dan melumpuhkan pelayanan publik di daerah.
-
Para gubernur meminta Menteri Keuangan meninjau ulang kebijakan tersebut agar efisiensi anggaran tidak dilakukan dengan mengorbankan daerah.
SuaraSumsel.id - Sebuah langkah politik yang sangat jarang terjadi mengguncang Ibu Kota. Sebanyak 18 gubernur dari seluruh Indonesia, seolah membentuk sebuah front persatuan, "menggeruduk" kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melayangkan protes keras.
Gubernur Jambi Al Haris bersama para kepala daerah ini datang dengan satu pesan darurat yakni menghendaki agar jangan potong anggaran daerah, atau daerah bisa lumpuh!
Aksi "penyerbuan" para gubernur ini adalah puncak dari kegelisahan yang telah lama membara di daerah. Ini adalah bentuk perlawanan terbuka terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berencana memotong dana Transfer ke Daerah (TKD), yang merupakan "nadi kehidupan" bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Alarm Bahaya: Ancaman Krisis di Depan Mata
Baca Juga:Gelora Sriwijaya Bergemuruh! PORNAS XVII Korpri di Sumsel Catat Peserta Terbanyak Sepanjang Sejarah
Al Haris, yang bertindak sebagai juru bicara dari front para gubernur ini, dengan tegas menyatakan bahwa pemotongan TKD bukanlah sekadar penyesuaian angka, melainkan sebuah ancaman serius yang bisa memicu krisis multidimensi di daerah.
"Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, ini soal kelangsungan hidup pelayanan publik di daerah kami. Jika TKD dipotong, daerah bisa krisis," ujar Al Haris, menyuarakan kekhawatiran bersama 17 gubernur lainnya.
Menurut para kepala daerah, TKD adalah sumber utama 'dapur anggaran' mereka. Dana ini digunakan untuk berbagai pos krusial, mulai dari pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sekolah.
Bahkan untuk pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tunjangan guru di daerah. Pemotongan dana ini, menurut mereka, akan secara langsung melumpuhkan roda pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Proyek-proyek pembangunan bisa mangkrak, layanan publik terancam berhenti, dan yang paling parah, stabilitas sosial bisa terganggu.
Baca Juga:Sumsel Jadi Tuan Rumah Rakernas Korpri 2025: Tonggak Baru Konsolidasi ASN Nasional
Pesan untuk Menteri Keuangan Baru
Aksi para gubernur ini juga menjadi "ujian" pertama bagi Menteri Keuangan yang baru. Mereka datang untuk memastikan bahwa suara dan kebutuhan daerah benar-benar didengar sebelum palu kebijakan diketuk di Jakarta.
Para gubernur menuntut agar Kemenkeu meninjau ulang rencana pemotongan tersebut dan mencari solusi lain untuk efisiensi anggaran tanpa harus "mencekik" daerah. Pertemuan antara 18 gubernur dengan Menteri Keuangan ini kini menjadi sorotan utama.
Ini bukan lagi sekadar rapat biasa, melainkan sebuah pertarungan kepentingan antara kebutuhan fiskal pemerintah pusat dengan realitas pahit yang dihadapi oleh pemerintah daerah.
Publik kini menanti dengan tegang, apakah "ancaman krisis" yang disuarakan oleh para gubernur ini akan cukup untuk melunakkan hati pemerintah pusat, atau pertarungan anggaran antara pusat dan daerah ini justru akan semakin memanas.
