Kasus ini kembali mengingatkan publik akan pentingnya kolaborasi antara sekolah, orangtua, dan masyarakat dalam mengawasi dan membina perilaku remaja. Aksi kekerasan di kalangan pelajar bukan hanya mencoreng nama baik sekolah, tapi juga bisa berdampak pada masa depan para siswi yang terlibat.
Sejumlah pihak juga menyarankan agar Dinas Pendidikan Kota Palembang segera turun tangan untuk melakukan mediasi, pendampingan psikologis, dan pembinaan terhadap pelaku dan korban.
Pemerintah Kota Palembang tengah mengkaji kemungkinan penerapan pendidikan bergaya militer bagi siswa yang dinilai bermasalah atau memiliki catatan perilaku buruk di sekolah.
Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menyampaikan bahwa rencana ini merupakan respons atas meningkatnya kekhawatiran masyarakat terhadap berbagai kasus kenakalan remaja yang belakangan marak terjadi, termasuk perkelahian antarpelajar, aksi bullying, hingga kurangnya disiplin di lingkungan pendidikan.
Baca Juga:Ribuan Buruh Geruduk DPRD Sumsel di Hari Buruh, Desak Revisi Upah Sektoral
Dalam upaya tersebut, Pemkot akan menggandeng TNI dan Polri sebagai mitra strategis dalam pelaksanaan program ini, guna memberikan pendidikan karakter berbasis kedisiplinan dan ketegasan.
Tak hanya itu, Wali Kota juga menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran tokoh adat, tokoh masyarakat, hingga ketua RT di tingkat perkampungan sebagai bagian dari ekosistem pengawasan dan pembinaan remaja.
Menurutnya, pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab sekolah dan orang tua semata, melainkan juga seluruh lapisan masyarakat.
Melalui pendekatan kolaboratif ini, Pemkot Palembang berharap mampu menciptakan generasi muda yang lebih disiplin, berakhlak, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosialnya. Rencana tersebut saat ini masih dalam tahap kajian menyeluruh sebelum diterapkan secara resmi dalam bentuk program atau kebijakan daerah.
Baca Juga:Puluhan Korban Tertipu Rekrutmen Fiktif PT KAI, Uang Lenyap Pekerjaan Tak Pernah Ada
