SuaraSumsel.id - Berikut daftar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Sumatera Selatan saat ini masuk dalam kategori tidak sehat, sebuah kondisi yang yang tidak cukup maksimal, mengingat peran strategis BUMD dalam menopang pendapatan asli daerah.
Gubernur Sumsel, Herman Deru menyatakan jika salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai ketidaksehatan ini ialah ketidakmampuan BUMD tersebut dalam menghasilkan keuntungan atau menyetorkan dividen ke kas daerah.
Alih-alih menjadi aset yang menguntungkan, berikut BUMD ini justru menjadi beban dalam struktur keuangan daerah.
Meski begitu, Gubernur menegaskan bahwa pihaknya tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan.
Baca Juga:Pengakuan Eks Wawako Fitrianti Agustinda Soal Kasus Dana Hibah PMI Palembang
Sebagai langkah awal, ia akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap performa masing-masing BUMD tersebut, untuk mengetahui akar persoalan secara objektif.
“Kita lihat dulu satu per satu, apakah masalahnya di manajemen, beban operasional, atau memang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pasar,” ujarnya usai ditemui usai memberikan arahan kepada jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Kita lihat dulu kinerjanya seperti apa,” sambung Herman Deru
Evaluasi ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk menentukan apakah perlu dilakukan restrukturisasi, penggabungan, hingga pembubaran jika dianggap tidak lagi memberi manfaat yang sepadan bagi daerah.
Sederet BUMD di Sumsel yang belum menyetorkan dividen ke kas daerah mencuat dalam sorotan publik setelah dinyatakan masuk dalam kategori tidak sehat.
Baca Juga:Terungkap Alasan Diskotik Darma Agung Club 41 Palembang Operasi Tanpa Izin
Kelima BUMD tersebut yakni Jakabaring Sport Center (JSC), Swarna Dwipa, Sriwijaya Agro Industri, Sriwijaya Investasi, dan Prodexim.
Masing-masing memiliki latar belakang dan fokus usaha yang berbeda, namun semuanya menghadapi persoalan serupa: belum mampu memberikan kontribusi nyata bagi pendapatan daerah.
Jakabaring Sport Center, yang semula diharapkan menjadi ikon olahraga dan pariwisata di Sumsel, justru belum mampu menunjukkan performa keuangan yang stabil.
Begitu pula dengan Swarna Dwipa dan Sriwijaya Agro Industri yang bergerak di sektor perhotelan dan pertanian yang merupakan dua bidang yang sebenarnya memiliki potensi besar di wilayah ini.
Sementara Sriwijaya Investasi yang ditugaskan mengelola investasi daerah, serta Prodexim yang pernah berjaya dalam sektor perdagangan ekspor-impor bahan kimia, kini juga harus menghadapi tantangan serius dalam tata kelola dan efisiensi usaha.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pengelolaan dan arah strategis BUMD di Sumatera Selatan.
Asisten II Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan, Basyaruddin Akhmad menambahkan status “tidak sehat” yang disematkan pada BUMD akan tidak sama.
Menurutnya, label tersebut tidak bisa disamaratakan sebab tiap BUMD menghadapi tantangan dan dinamika yang unik. Salah satu contoh yang disoroti adalah PT Jakabaring Sport City (JSC), yang meski memiliki aset bernilai besar, justru mengalami kesulitan dalam mengelola arus kas.
Basyaruddin mengungkapkan bahwa saat proses penyertaan modal dilakukan, nilai aset Jakabaring terlalu besar sehingga tidak sebanding dengan pendapatan operasional yang dihasilkan.
Hal ini menyebabkan pendapatan yang ada tidak mampu menutupi kebutuhan operasional harian maupun kewajiban finansial lainnya.
Ia menegaskan bahwa permasalahan seperti ini tidak bisa dilihat hanya dari sisi manajerial, tetapi juga harus dicermati dari aspek perencanaan dan pengelolaan investasi jangka panjang.
“Kita harus lihat dari dalam. Bisa jadi perusahaannya dikelola baik, tapi struktur modal dan arus kasnya memang sudah berat sejak awal,” katanya.
Oleh karena itu, pemerintah provinsi berkomitmen untuk melakukan evaluasi mendalam pada setiap BUMD, agar solusi yang diambil bisa tepat sasaran dan tidak sekadar tambal sulam.
