SuaraSumsel.id - Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Sumatera Selatan pada Januari 2025 mengalami deflasi sebesar 0,36% secara bulanan (mtm) yang berbanding terbalik dengan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 0,50% (mtm). Secara tahunan, tingkat inflasi Sumsel juga mengalami penurunan menjadi 0,92% (yoy) dari 1,20% (yoy) pada Desember 2024. Tren ini selaras dengan inflasi nasional yang juga melandai ke angka 0,76% (yoy) dari 1,57% (yoy) di bulan sebelumnya.
Keberhasilan pengendalian inflasi di Sumsel tidak terlepas dari peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang menerapkan strategi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif).
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Sumsel, Ricky Gozali menerangkan salah satu langkah konkret yang dilakukan adalah operasi pasar murah untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, TPID rutin mengawasi distribusi komoditas strategis, melakukan inspeksi pasar, serta berkoordinasi dengan pemerintah pusat dalam upaya pengendalian harga bahan pokok dan kebutuhan masyarakat lainnya.
"Secara tahunan, realisasi inflasi Sumsel tercatat sebesar 0,92% (yoy), menurun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 1,20% (yoy). Perkembangan tersebut juga sejalan dengan inflasi nasional yang tercatat menurun menjadi sebesar 0,76% (yoy) dibandingkan bulan sebelumnya (1,57%; yoy)," ucapnya dalam keterangan pers yang diterima Suara.com.
Baca Juga:Hanya Satu Gugatan Pilkada di Sumsel yang Bertahan, 10 Lainnya Gugur di MK!
Lima komoditas utama yang menjadi penyumbang deflasi di Sumsel pada bulan ini meliputi tarif listrik, tomat, telur ayam ras, bawang merah, dan ketimun. Penurunan tarif listrik sebesar 1,22% (mtm) terjadi berkat kebijakan diskon 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya di bawah 2.200 VA. Sementara itu, harga tomat dan bawang merah mengalami penurunan akibat peningkatan pasokan di pasar. Harga telur ayam ras juga turun seiring dengan penurunan biaya pakan ternak, khususnya jagung pipilan, yang menjadi komponen utama dalam produksi pakan ayam.
Ricky menambahkan upaya yang dilakukan dalam pengendalian inflasi yakni memastikan ketersediaan pasokan pangan, TPID secara rutin melakukan inspeksi pasar dan pemantauan stok. Pengawasan juga mencakup distribusi serta harga minyak goreng dengan melakukan sidak langsung ke produsen dan distributor utama (D1), guna memastikan kestabilan pasokan dan harga di pasar.
"Seluruh kegiatan pengendalian inflasi ini tidak terlepas dari komunikasi efektif yang dijalin para pemangku kebijakan, diantaranya melalui High Level Meeting (HLM) TPID se-Sumatera Selatan, pelaksanaan rapat koordinasi TPID secara rutin, siaran pers inflasi, serta publikasi operasi pasar murah. Selain itu, turut dilakukan koordinasi dengan pemerintah pusat seperti dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Pangan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia,"ujarnya.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan juga akan terus bersinergi dengan pemerintah untuk memperkuat ekonomi Sumatera Selatan dan menjaga inflasi Sumatera Selatan berada di rentang yang ditetapkan.
Hal tersebut ditempuh melalui sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dengan Gerakan Pengendalian Inflasi Serentak se-Sumsel (GPISS), implementasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Goes to School dan Goes to Office, dan keberlanjutan akselerasi program pengentasan kemiskinan melalui Sekretariat Bersama Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Sumsel. Sinergi antar lembaga tersebut ditujukan untuk mencapai sasaran inflasi pada tahun 2025 serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Baca Juga:Bank Sumsel Babel Raih SLE Award 2025, Bukti Kepercayaan Nasabah Kian Kuat
