Kejadian ini secara hukum keuangan publik harus dibaca sebagai maraknya kembali konservatisme dalam memahami keuangan dan kerugian negara di Indonesia.
Akuisisi sebagai Tindakan Korporasi Secara hukum, akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan atau aset perdata yang dibiayai keuangan perusahaan, sehingga merupakan tindakan korporasi yang menggunakan mekanisme hukum keperdataan. Tidak ada unsur publik atau negara di dalamnya, kecuali dapat dibuktikan adanya pembiayaan langsung negara dalam APBN/APBD dalam bentuk alokasi langsung dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme APBN/APBD.
Akuisisi perusahaan sebagai tindakan korporasi lazimnya menggunakan jasa profesi independen untuk menilai dan menentukan tindakan tersebut telah sesuai dengan karakter perusahaan, peraturan perundang-undangan, serta estimasi manfaat yang diperoleh. Apabila bagi perseroan terbuka, upaya akuisisi mewajibkan beberapa syarat yang dimungkinkan tindakan akuisisi dapat dilakukan menurut prinsip perusahaan yang sehat, sehingga lebih ketat.
Mengingat ketatnya proses akuisisi tersebut, jika ada dugaan akuisisi merugikan perusahaan, sudah semestinya tindakan hukum yang dilakukan adalah dengan mengajukan permohonan pemeriksaan ke pengadilan berdasarkan Pasal 138 UUPT, dan bukan memprosesnya ke ranah hukum publik, misalnya hukum pidana karena mekanisme hukumnya masih harus diuji pada hukum keperdataan terlebih dahulu.
Baca Juga:Kuasa Hukum Terdakwa Dugaan Korupsi Akuisisi Saham PTBA Tetap Pada Pembelaan
Kerugian Negara bukan akibat Tindakan Korporasi
Kerugian negara sebagai kekurangan hak dan kewajiban negara tidak dapat muncul dari tindakan keperdataan yang dilakukan PT Bukit Asam sebagai AP BUMN, yang merupakan entitas korporasi yang tidak mengelola keuangan negara. Menyamakan PT Bukit Asam sebagai BUMN dan keuangan negara tidak hanya bertentangan dengan sistem hukum, tetapi juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU/2019.
Padahal, kerugian keuangan negara hakikatnya ditujukan pada kekurangan hak dan kewajiban yang muncul dari pengelolaan keuangan negara yang termuat dalam APBN, sehingga dialokasikan, ditambahkan, dan dikeluarkan kas negara. Sementara itu, akuisisi yang dilakukan PT Bukit Asam sebagai AP tidak pernah dialokasikan dalam APBN, karena selain bukan hak dan kewajiban negara, juga bahkan tidak ada kepentingan hukum negara untuk membiayai akuisisi tersebut.
Akuisisi sebagai tindakan keperdataan tidak akan mungkin dialokasikan dan dibiayai negara, karena APBN ditujukan untuk tujuan bernegara dan bukan tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, penggunaan keuangan negara wajib untuk kepentingan umum dan bukan kepentingan perusahaan.
Dalam pembedaan tersebut jelas, tidak mungkin kerugian negara muncul dalam tindakan korporasi yang dilakukan PT Bukit Asam karena keuangan negara sendiri tidak pernah membiayai proses akuisisi tersebut dan tidak pernah diakui sebagai hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dengan cara mengalokasikannya dalam UU APBN.
Baca Juga:Kuasa Hukum Terdakwa Akuisisi Saham PTBA Minta Hakim Pertimbangkan Fakta Sidang
Menyatakan akuisisi sebagai bagian dari keuangan negara justru menimbulkan risiko besar bagi APBN, jika ada tuntutan hukum akibat akuisisi, APBN harus siap menanggungnya.
