SuaraSumsel.id - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) merespons positif rencana PT KAI yang ingin menambah jalur kereta api untuk mendekati kawasan pertambangan batu bara.
Gubernur Sumsel Herman Deru mengatakan, inisiasi PT KAI untuk mengembangkan transportasi kereta api pengangkutan baru bara ini sejalan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Sumsel No 74 Tahun 2018 tentang larangan angkutan batu bara melintasi jalan umum.
Ia menjelaskan Pemprov Sumsel sejak lama mendorong penggunaan jalur kereta api untuk angkutan batu bara agar kenyamanan masyarakat dalam berlalu lintas tidak terganggu.
Selama ini, hal itu yang kerap dikeluhkan warga yakni banyaknya truk-truk pengangkut batu bara melintas di jalan umum sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas.
Baca Juga:Detik-detik Joki Tong Setan Keluar Lintasan, 12 Anak di Pagar Alam Dilarikan ke RS
Untuk itu, Pemprov Sumsel menyarankan KAI untuk untuk menambah jalur dan memperpanjang rute sehingga mempermudah para pelaku bisnis untuk mengeluarkan hasil bumi Sumsel itu.
“Bukan saja jalurnya yang baru tapi mungkin penambahan relnya. Sehingga dampak positif nya lebih dirasakan masyarakat,” kata dia.
Produksi batu bara di Provinsi Sumatera Selatan mencapai 50 juta ton pada 2021 atau meningkat satu juta ton dibandingkan tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumsel Hendriansyah mengatakan, peningkatan ini dipengaruhi juga oleh kenaikan harga komoditas "emas hitam" itu sepanjang 2021.
Pada tahun lalu, dari total produksi 50 juta ton terdapat 46 juta ton batu bara yang dijual ke pasar domestik dan ekspor. Volume penjualan ini menurun dibandingkan 2020 yang mencapai 50 juta ton.
Baca Juga:Bunuh Satu Warga dan Lukai 2 Orang Secara Brutal, ODGJ di Musi Rawas Tewas Diamuk Massa
Atas kenaikan produksi batu bara tersebut, Sumsel tentunya mendapatkan dampak positif dari sisi pendapatan royalti dan dana bagi hasil.
Pada 2022, ia memperkirakan produksi batu bara Sumsel akan meningkat walau tidak terlalu signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Hal ini lantaran Sumsel masih terkendala dengan jalur logistik untuk mengangkut batu bara dari areal penambangan ke pelabuhan sungai. Sebagian besar kegiatan pertambangan Sumsel dilakukan di Lahat, Tanjung Enim (Muara Enim) dan Musi Rawas Utara, yang berjarak 130 kilometer dari pelabuhan sungai di Lalan, Musi Banyuasin.
Menurutnya, hal ini juga yang menyebabkan Sumsel yang memiliki total 40 pemilik izin usaha pertambangan (IUP) aktif, termasuk PT Bukit Asam, hanya mampu menghasilkan sebanyak 50 juta ton per tahun.
"Jika dibandingkan dengan Kalimantan ini kecil sekali, di sana satu perusahaan tambang bisa produksi 50 juta ton batu bara per tahun," kata dia.
Kendala ini juga yang membuat pemerintah terus mendorong hilirisasi batu bara dan pembangunan PLTU mulut tambang di Sumsel karena daerah memiliki kandungan batu bara sebanyak 22 miliar ton yang tak habis dalam 100 tahun ke depan. (ANTARA)
