SuaraSumsel.id - BNPT menyebut jika 119 pondok pesantren atau Ponpes di Indonesia terafiliansi jaringan ISIS. Hal ini disampaikan Kepala BNPT, Komjen Pol Boy Rafli Amar.
Menanggapi ini, politisi PAN sekaligus Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto agar data tersebut sebaiknya diperdalam.
“Dengan BNPT mengekspose data itu ke publik maka yang terjadi sekarang justru pesantren mendapatkan stigma negatif seakan-akan berkaitan dengan teroris. Niatnya menyelesaikan masalah, tapi justru yang muncul masalah baru,” kata Yandri dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/1/2022).
Dia meminta BNPT mengedepankan dialog bersama pihak pondok pesantren maupun pengasuhnya untuk bersama-sama menghadapi potensi terorisme dan radikalisme di Indonesia.
Baca Juga:Prakiraan Cuaca 29 Januari 2022: Sumsel Bakal Berawan Siang Ini
"Jika benar ada potensi radikalisme dan terorisme di pesantren ini kan isu yang sensitif. Seharusnya Kepala BNPT mengedepankan dialog bersama Kyai, Ulama dan Tokoh Pesantren. Rilis dan ekspose ini tidak menyelesaikan masalah. Sebagai Ketua Komisi VIII DPR RI saya siap menjadi fasilitator dialog antara Pesantren dan BNPT serta umat Islam secara umum. Jangan sampai yang ada justru saling curiga dan prasangka,” tegas Yandri melansir wartaekonomi.co.id-jaringan Suara.com, Sabtu (29/1/2022).
Anggota DPR RI Dapil Serang-Cilegon ini juga meminta BNPT terbuka mengenai parameter yang digunakan ketika mengkategorikan pesantren terafiliasi
“Apa paramater yang digunakan untuk melabel pesantren terafiliasi dengan teroris. Apakah pengajarnya, kurikulumnya, atau apanya? BNPT harus terbuka soal ini,” kata Yandri.
"Yang paling penting mereka adalah Warga Negara Indonesia juga yang seharusnya dibina dan bukan serta merta dihukum dan . Mereka adalah saudara-saudara kita yang kita ajak dialog. Ini bukan dengan musuh tapi dengan saudara sebangsa,” tutup politisi PAN tersebut.
Baca Juga:Setahun, Produksi Batu Bara Sumsel Naik Satu Juta Ton
