SuaraSumsel.id - Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK resmi menetapkan 10 anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka kasus fee proyek 16 infrastuktur. Mereka pun diungkapkan menerima fee sebagai modal untuk mengikuti Pemilihan Legislatif atau Pileg.
Adapun 10 anggota DPRD yang ditetapjan dan ditahan KPK tersebut, yakni:
Ke-10 anggota DPRD Muara Enim yang ditahan ini berasal dari partai yang berbeda. Dengan partai yang beragam ini, mereka berasal dari jabatan pimpinan dan anggota.
Dari 10 Mereka ditahan secara terpisah, di Rutan KPK Kavling C1dihuni IG (Indra Gani BS), AYS (Ari Yoca Setiadi), MD (Mardiansyah), MH (Muhardi) dan Piardi
Baca Juga:Palembang Diguyur Hujan, Berikut Daerah di Sumsel Diprakirakan Hujan Hari Ini
Sementara di Rutan KPK pada gedung Merah Putih, dihuni IJ (Ishak Joharsah), ARK (Ahmad Reo Kusuma), MS (Marsito), dan FR (Fitrianzah). Kemudian SB (Subahan) dan PR ditahan di Ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
"Untuk antisipasi penyebaran virus Covid-19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri pada Rutan masing-masing," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di Gedung Merah Putih KPK, pada Kamis (30/9/2021).
Diketahui sebelumnya kasus gratifikasi pada 16 proyek APBD infrastuktur Muara Enim, sudah terlebih dahulu menahan bupati Ahmad Yani, bupati non aktif, Juarsah, mantan Ketua DPRD, Aries HB, dua ASN, dan satu kontraktor atau pihak ketiga (pemberi suap).
Dalam penyelidikannya diketahui jika perkara kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) Robi Okta Fahlevi bersama dengan Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara, Enim Elfin MZ Muhtar menemui Ahmad Yani yang saat itu menjabat selaku Bupati Muara Enim.
Pertemuan itu dilakukan untuk mendapatkan proyek pengadaan barang dan jasa di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.
Baca Juga:Dua Mantan Wagub Sumsel Diperiksa Kasus Korupsi Alex Noerdin
"Dalam pertemuan tersebut Ahmad Yani menyampaikan agar berkoordinasi langsung dengan A Elfin MZ Muchtar dan nantinya ada pemberian komitmen feesebesar 10 persen dari nilai net proyek untuk para pihak yang ada di Pemkab Muara Enim dan para anggota DPRD Muara Enim periode 2014-2019," kata Alex.
