Meskipun di pedesaan masyarakat cenderung masih bisa berkegiatan seperti biasanya, namun PHK di perkotaan telah membawa semakin banyak orang berpulang ke desa dan tetap tidak bisa bekerja karena lapangan pekerjaan juga tidak tersedia.
“Produk-produk hutan dan pangan yang dikelola oleh rakyat tidak mendapatkan perhatian yang serius dari Pemerintah. Belum ada perlindungan kepastian pasar atas hasil dari hutan dan pertanian pangan rakyat. Tidak dibangun infrastruktur ekonomi yang akan semakin memajukan sektor ini,” sambungnya.
Layaknya sawit, produk hasil dari hutan dan pertanian pangan rakyat juga harus mendapatkan perhatian, mulai dari penyuluhan terkait pengetahuan meningkatkan kualias dan kuantitas, penyediaan bibit, pupuk dan obat yang bisa diakses oleh rakyat, penjagaan harga produk hutan dan hasil pertanian rakyat, hingga infrastruktur pengolahan dan pemasaran.
Sektor ini merupakan sektor di mana mayoritas rakyat Indonesia berada di dalamnya, apabila diperhatikan, dilindungi dan dikembangkan akan sangat berdampak pada meningkatnya penghidupan rakyat dan kemandirian ekonomi masyarakat.
Baca Juga:Sebut KLB Bodong, DPD Partai Demokrat Sumsel Sepakat Dukung AHY
“Hal ini juga akan mengurangi bencana yang diakibatkan oleh hadirnya perusahaan perkebunan skala besar,” ucap ia.
Pusat-pusat kegiatan ekonomi masyarakat ditutup dengan alasan untuk mencegah penularan Covid-19.
Namun jika hal ini, tidak diikuti dengan kebijakan perlindungan yang sistematis dan komprehensif, terutama bagi rakyat yang bergantung pada pendapatan yang dihasilkan dari pekerjaan harian.
“Tentu saja, muncul begitu banyak inisiatif baik dari berbagai kalangan untuk membantu mereka yang lemah secara ekonomi dengan membagikan berbagai bentuk bantuan. Lagi, kita melihat solidaritas rakyat yang sangat luar biasa, sesama rakyat yang bisa merasakan kesulitan yang dihadapi oleh rakyat lainnya dan melakukan pekerjaan nyata,” sambung ia.
Lalu, berbagai fasilitas pelayanan publik pun turut terkena imbas dengan alasan menekan penularan Covid-19.
Baca Juga:Dihadiri Para Mantan Kader, DPD Partai Demokrat Sumsel Tolak KLB
Pembatasan akses terhadap fasilitas kesehatan dan pendidikan merupakan kebijakan Pemerintah yang sangat berdampak besar terhadap perempuan dan anak.
