Sengketa Lahan Bertahun-tahun, Warga Banjarsari Bermalam di Kantor Bupati Lahat

SuaraSumsel.id - Puluhan warga Desa Banjarsari, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat, memilih menggelar aksi hingga bermalam di halaman Kantor Bupati Lahat pada Senin malam, 31 Agustus 2026.

Aksi tersebut bukan sekadar unjuk rasa biasa. Warga mendirikan tenda dan bertahan di lingkungan Pemkab Lahat sebagai bentuk tekanan agar pemerintah daerah turun tangan menyelesaikan persoalan sengketa lahan yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Persoalan utama yang dibawa warga adalah sengketa sekitar 300 hektare lahan yang diklaim masyarakat Desa Banjarsari dan berkaitan dengan aktivitas PT BGG. Warga menilai persoalan tersebut belum mendapatkan penyelesaian yang memberikan kepastian.

Penanggung jawab aksi, Herwinsyah, mengatakan perjuangan warga kini diarahkan kepada Pemerintah Kabupaten Lahat. Menurutnya, masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memfasilitasi mediasi, tetapi mengambil langkah nyata untuk menindaklanjuti tuntutan warga terkait lahan yang disengketakan.

Warga menyebut lahan tersebut telah dikuasai dan digarap perusahaan selama sekitar 16 tahun. Karena itu, aksi di Kantor Bupati Lahat menjadi bentuk desakan agar pemerintah memberikan kepastian terhadap tuntutan masyarakat.

“Perjuangan masyarakat hari ini tertuju kepada Bupati Lahat. Kami meminta pemerintah menyelesaikan persoalan ini dan menindaklanjuti tuntutan masyarakat,” ujar Herwinsyah.

Ada Delapan Tuntutan Warga

Dalam aksi tersebut, warga Desa Banjarsari menyampaikan delapan tuntutan kepada Pemkab Lahat. Salah satu tuntutan utama adalah meminta pemerintah daerah mengambil langkah terhadap konflik sosial agraria yang terjadi di Desa Banjarsari.

Warga juga meminta adanya rekomendasi penghentian sementara kegiatan operasional PT BGG hingga persoalan lahan memperoleh penyelesaian.

Baca Juga: Dari Menganggur hingga Panen Telur, Amat Rasakan Manfaat Program Ayam Petelur PTBA

Selain itu, masyarakat menuntut penyelesaian terkait klaim lahan sekitar 300 hektare, keterbukaan data pertanahan, audit terhadap dugaan kerusakan lingkungan, hingga rekomendasi kepada pemerintah pusat terkait aktivitas pertambangan.

Aksi warga semakin mendapat perhatian karena masyarakat memberikan tenggat waktu 3x24 jam kepada Pemerintah Kabupaten Lahat untuk menindaklanjuti tuntutan mereka.

Warga menyatakan akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tidak terdapat perkembangan dalam penyelesaian persoalan tersebut.

Herwinsyah bahkan menyebut aksi dapat berlangsung secara maraton apabila tuntutan masyarakat tidak memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Widia Ningsih Temui Warga

Di tengah aksi tersebut, Wakil Bupati Lahat Widia Ningsih menemui warga yang bertahan di halaman Pemkab Lahat.