- Bank Indonesia Sumatera Selatan menyelenggarakan pelatihan digitalisasi transaksi pemerintah daerah pada 7–8 April 2026 di Palembang.
- Pemerintah daerah meluncurkan sistem SIGUNTANG guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah melalui transparansi serta efisiensi pemungutan pajak.
- Reformasi fiskal berbasis digital ini bertujuan meminimalisir kebocoran anggaran serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara berkelanjutan.
SuaraSumsel.id - Langkah Bank Indonesia melalui Kantor Perwakilan Sumatera Selatan dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) tidak lagi bisa dibaca sekadar sebagai agenda digitalisasi administratif. Di balik kegiatan capacity building dan coaching clinic TP2DD yang digelar pada 7–8 April 2026 di Palembang, tersimpan strategi fiskal yang lebih dalam yakni mempersempit kebocoran penerimaan daerah sekaligus memperkuat kualitas belanja publik yang selama ini kerap menjadi titik lemah banyak pemerintah daerah.
Deputi Kepala Perwakilan BI Sumsel, M. Aries Permadi, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah bukan hanya soal efisiensi, melainkan juga instrumen penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Dalam konteks ekonomi daerah, persoalan utama bukan semata keterbatasan sumber pajak, tetapi lemahnya sistem pengumpulan yang membuat potensi penerimaan tidak tergarap optimal. Digitalisasi, dalam hal ini, berfungsi sebagai alat koreksi struktural, bukan sekadar inovasi teknis.
“Digitalisasi transaksi pemerintah daerah tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi, tetapi juga menjadi katalis dalam memperkuat akuntabilitas serta optimalisasi pendapatan daerah secara berkelanjutan,” ujarnya.
Peluncuran Sistem Informasi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor Terintegrasi (SIGUNTANG) oleh Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menjadi contoh konkret dari arah kebijakan tersebut. Sistem ini dirancang untuk memperbaiki persoalan klasik dalam pemungutan pajak kendaraan, mulai dari data yang tidak sinkron hingga rendahnya kepatuhan wajib pajak.
Dengan pendekatan berbasis digital, pemerintah daerah kini memiliki kemampuan untuk menelusuri objek pajak secara lebih akurat, memantau tunggakan secara real-time, serta mendorong pergeseran ke transaksi non-tunai yang lebih transparan.
Secara ekonomi, pendekatan ini jauh lebih strategis dibandingkan menambah jenis pajak baru. Optimalisasi berbasis sistem memungkinkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat, sekaligus menutup ruang kebocoran yang selama ini sulit terdeteksi dalam sistem manual. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi meningkatkan tax ratio daerah secara lebih sehat dan berkelanjutan.
ETPD sendiri, dalam kerangka yang lebih luas, merupakan bagian dari reformasi fiskal daerah berbasis digital. Ketika seluruh transaksi pemerintah terdokumentasi secara elektronik, efisiensi administrasi meningkat dan waktu pelayanan publik dapat dipangkas. Namun yang lebih penting, setiap transaksi meninggalkan jejak data yang dapat dianalisis untuk meningkatkan kualitas kebijakan.
Transparansi ini pada akhirnya berkontribusi pada meningkatnya kepercayaan publik dan efektivitas belanja daerah, dua faktor yang sangat menentukan dalam menjaga stabilitas ekonomi regional.
Baca Juga: Hidupkan Car Free Night Palembang, Bank Sumsel Babel Percantik Pedestrian Atmo Lewat CSR
Pendekatan yang digunakan melalui TP2DD juga menunjukkan perubahan cara pandang dalam mendorong reformasi birokrasi. Dengan adanya Championship sebagai instrumen evaluasi, pemerintah daerah tidak hanya dinilai, tetapi juga didorong untuk berkompetisi secara sehat dalam meningkatkan kinerja.
Skema ini menciptakan efek benchmarking antar daerah, mempercepat adopsi inovasi, dan membangun tekanan positif agar digitalisasi tidak berhenti pada tahap seremonial.
Kehadiran narasumber dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia semakin menegaskan bahwa langkah yang diambil Sumatera Selatan merupakan bagian dari agenda transformasi nasional.
Digitalisasi keuangan daerah tidak lagi berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari desain besar reformasi ekonomi yang menempatkan teknologi sebagai enabler utama dalam penguatan fiskal.
Pada akhirnya, arah kebijakan ini mengirimkan pesan yang cukup jelas: masa depan Pendapatan Asli Daerah tidak lagi bergantung pada ekspansi objek pajak, melainkan pada kualitas sistem pengelolaannya. Apa yang dilakukan Bank Indonesia di Sumatera Selatan memperlihatkan pergeseran dari digitalisasi sebagai proyek teknologi menjadi digitalisasi sebagai strategi ekonomi yang konkret.
Jika dijalankan secara konsisten, inisiatif seperti SIGUNTANG dan ETPD bukan hanya akan meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat fondasi fiskal yang lebih modern, transparan, dan tahan terhadap tekanan ekonomi.
Tag
Berita Terkait
-
Inflasi Sumsel Masih Aman, Tapi Warga Mulai Merasakan Perubahan Harga
-
BI Ungkap Ekonomi Sumsel Tangguh di Tengah Gejolak Global
-
Ngobrol Santai OJK Sumsel: Pangsa Keuangan Syariah Masih Satu Digit, Ini Tantangannya
-
Telkomsel Percepat Transformasi UKM Sumsel Lewat AI di Program DCE ke 5
-
Borong Penghargaan Nasional, HLM Sumsel-BI Mantapkan Roadmap Stabilitas Harga 2026
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
-
Pasar Bergejolak, Kapan Waktunya Beli, Tahan, atau Jual Saham?
Terkini
-
Hari Sumpah Pemuda, BRI Berikan Promo Khusus Belanja Hemat Pakai QRIS BRImo dan BRI Kartu Kredit
-
13 Hari Kasus Pengeroyokan Jurnalis Palembang Belum Tuntas, Koalisi Pers Desak Kapolda Dicopot
-
Palembang hingga OKI Diguyur Hujan Buatan, TNI AU Kerahkan Hercules dan Casa untuk Atasi Karhutla
-
Sekolah IGM Palembang Tunggak PBB Sejak 2019, Tagihan Capai Rp2,18 Miliar
-
51.200 Liter Minyak Disita di Muratara, Bareskrim Ungkap Dugaan Pasokan Solar Ilegal ke Kontraktor