Aksi Diam Hari Perempuan Sedunia di Palembang Soroti Konflik Agraria dan Perampasan Lahan

SuaraSumsel.id - Sejumlah organisasi masyarakat sipil di Sumatera Selatan menggelar aksi memperingati Hari Perempuan Sedunia atau International Women’s Day (IWD) 2026 dengan mengangkat isu konflik agraria dan perampasan ruang hidup masyarakat marjinal.

Aksi yang berlangsung pada Sabtu, 7 Maret 2026 itu dilakukan di dua titik Kota Palembang, yakni Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) dan kawasan Kambang Iwak.

Kegiatan ini digelar oleh jaringan kolektif yang terdiri dari berbagai organisasi seperti Solidaritas Perempuan Palembang, WALHI Sumatera Selatan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Sumsel, LBH Palembang, BEM FISIP Universitas Sriwijaya, hingga sejumlah komunitas dan individu masyarakat sipil lainnya.

Mereka mengangkat tema “Merebut Kembali Keadilan Ruang Hidup Masyarakat Marjinal.”

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, para peserta melakukan aksi diam sebagai simbol perlawanan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan yang masih dialami perempuan dan masyarakat marjinal.

Aksi tersebut juga disertai dengan aksi jalan kaki mundur yang dimaksudkan sebagai simbol kemunduran demokrasi.

Para peserta aksi juga mengajak masyarakat untuk lebih peka terhadap berbagai persoalan ketimpangan yang terjadi atas nama pembangunan.

Ketua Solidaritas Perempuan Palembang, Mutia Maharani, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk pernyataan sikap perempuan terhadap berbagai persoalan yang mereka hadapi.

Menurutnya, hingga kini perempuan masih menghadapi berbagai bentuk kekerasan, pemiskinan, serta kriminalisasi terhadap perjuangan yang dilakukan oleh aktivis maupun masyarakat sipil.

Baca Juga: Bukan Cuma Meja Biliar Rp486 Juta, Anggaran Rumdin Pimpinan DPRD Sumsel Tembus Rp2,7 Miliar

“Aksi diam ini merupakan bentuk pernyataan sikap perempuan atas keresahan dan pemiskinan yang masih mereka alami hingga hari ini,” kata Mutia.

Selain aksi di ruang publik, peringatan Hari Perempuan Sedunia juga diisi dengan diskusi publik pada Minggu, 8 Maret 2026.

Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Nafsiah yang merupakan perempuan pejuang dari Tanjung Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, Fadila Nur Amalia dari Solidaritas Perempuan Palembang, serta akademisi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Putri Zaltina.

Dalam diskusi tersebut, Nafsiah menyoroti konflik agraria antara masyarakat dengan PTPN VII Cinta Manis yang hingga kini belum menemukan penyelesaian.

Ia menyebut konflik tersebut melibatkan sekitar 22 desa di Kabupaten Ogan Ilir.

“Sebagai petani, kami akan terus berjuang karena tanah adalah sumber penghidupan. Hidup mati kami untuk tanah,” kata Nafsiah.