Masalah Parkir Tak Kunjung Selesai, Palembang Makin Semrawut

SuaraSumsel.id - Permasalahan parkir di Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), semakin hari kian memprihatinkan dan menjadi keluhan utama warga.

Di berbagai sudut kota, mulai dari kawasan wisata hingga jalan-jalan protokol, tumpukan kendaraan yang parkir sembarangan menciptakan kemacetan, mengganggu arus lalu lintas, dan mengurangi kenyamanan pengguna jalan.

Kota yang seharusnya tertata dan ramah bagi warganya kini justru terlihat semrawut dan tak teratur, seakan kehilangan kendali dalam pengelolaan ruang publik.

Kondisi ini membuat Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengevaluasi kinerja instansinya.

Baca Juga: Herman Deru Telepon Bos Lion Air, Minta Penerbangan Internasional SMB II Segera Aktif

Ia menyoroti langsung kinerja Dinas Perhubungan (Dishub) yang dinilai tidak tegas dan terkesan membiarkan berbagai pelanggaran terjadi secara masif.

Dari sistem parkir yang rusak dan dibiarkan tanpa perbaikan, hingga parkir liar yang dikuasai oknum juru parkir tak resmi, semuanya menjadi bukti lemahnya pengawasan.

Bagi Ratu Dewa, ini bukan lagi soal ketidakteraturan teknis semata, melainkan cerminan dari buruknya pelayanan publik yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah kota.

Ia pun menegaskan bahwa penataan parkir harus segera dibenahi agar wajah Palembang tak terus tercoreng oleh kekacauan yang sebenarnya bisa diatasi dengan ketegasan dan komitmen.
 

Salah satu sorotan utama Wali Kota adalah kondisi sistem parkir di kawasan wisata Benteng Kuto Besak (BKB). Gate otomatis yang seharusnya mengatur keluar-masuk kendaraan, menurutnya sudah lama rusak namun tidak segera diperbaiki. Alih-alih memperbaiki, Dishub justru membiarkan sistem parkir berjalan secara manual, membuka celah kebocoran dan penyalahgunaan retribusi.

Baca Juga: Rebutan Surat Tanah, Nenek 103 Tahun Dilempar Kaleng Roti oleh Anaknya Sendiri

"Gate rusak tapi malah dibuka manual. Ini justru membuka peluang kebocoran dan sangat tidak profesional," tegas Ratu Dewa dalam rapat evaluasi pelayanan publik, Senin (29/4/2025).