Catahu 2024: Merawat Perjuangan HAM, LBH Palembang Refleksi 42 Tahun

SuaraSumsel.id - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Palembang resmi meluncurkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2024 dengan tema yang sarat makna "Menjaga Titik Api Perjuangan Suara Marjinal Lawan Ketidakadilan".

Sejak berdiri pada 8 Desember 1982, LBH Palembang telah menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak kaum marginal dan terpinggirkan. Berbekal semangat kolaborasi bersama masyarakat dampingan, jaringan nasional, dan internasional, LBH Palembang tak henti-hentinya memperjuangkan misi besar sebagai pilar demokrasi konstitusional.

Direktur LBH Palembang Juardan Gultom mengungkapkan sejarah LBH Palembang berdiri pada tanggal 8 Desember 1982 terbentuknya LBH yang merupakan suatu lembaga menjadi garda terdepan pembelaan hukum bagi kaum marginal dan terpinggirkan.

"Bersama dengan masyarakat dampingan dan jaringan baik nasional dan internasional LBH Palembang terus menerus mencapai misi pokok yaitu sebuah lembaga masyarakat sipil yang bias menjembatani elemen-elemen di masyarakat untuk mendorong perwujudan demokrasi konstitusional serta menjadi sebuah tiang pancang pencari keadilan dankorban-korban hak asasi manusia dapat berpegang dan bersandar," ujarnya dalam rilis catatan akhir tahun.

Selama 42 Tahun perjalanan LBH Palembang catatan akhir tahun menjadi sebuah kewajiban dalam proses pemberian layanan bantuan hukum kepada publik yang bertujuan untuk memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.

Laporan akhir tahun berisi mengenai laporan kinerja lembaga, laporan HAM dan laporan kasus serta refleksi serta peranan bantuan hukum serta konsep bantuan hukum struktural ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi di tahun – tahun mendatang.

"Hal ini untuk mensinergikan antara capaian visi misi LBH Palembang atau peran LBH Palembang dengan berbagai peluang yang ada untuk mencapai visi dan misi LBH Palembang khususnya adalah meningkatkan akses keadilan masyarakat melalui bantuan hukum," ujarnya.

Peluncuran Catahu 2024 menjadi simbol komitmen lembaga ini dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di tengah perjuangannya untuk melawan ketidakadilan. 

Baca Juga: UMP Sumsel Naik 6,5 Persen, Resmi Menjadi Rp3,68 Juta untuk Tahun 2025