6 Situs Dinas Diretas, Segini Anggaran IT Pada Dinas-Dinas di Pemprov Sumsel

SuaraSumsel.id - Enam situs dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) diretas. Peretas pun menyinggung soal besaran anggaran dalam pembuatan situs tersebut, namun masih memiliki keamanan yang lemah.

Peretas mengingatkan pemerintah daerah agar menyajikan situs yang lebih aman sekaligus berkepentingan pada penggunanya. Menelusuri anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang bersumber pada APBD tahun 2021, dinas-dinas dengan situs yang diretas telah mengeluarkan anggaran Informasi Teknologi (IT) tergolong cukup besar.

Peretasan situs dinas terjadi di enam dinas atau lembaga yakni Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (blhp.sumselprov.go.id), Dinas Kehutanan (dishut.sumselprov.go.id), Dinas Perpustakaan (dispustaka.sumselprov.go.id), Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut (rskgm.sumselprov.go.id) dan Kesbangpol Provinsi Sumsel (kesbangpol.sumselprov.go.id) dan daftarsimdapro.sumselprov.go.id.

Yayasan Transparansi Anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel) mengungkapkan anggaran IT pada dinas-dinas tersebut. Kordinator Forum Indonesia untuk transparansi anggaran (Fitra) Sumatera Selatan (Sumsel) Nunik Handayani mengatakan anggaran-anggaran untuk situs tentu termasuk juga anggaran dengan mata anggaran internet.

Baca Juga: Pupus Harapan Sekolah di Lumbung Sawit Sumsel

"Hasil penelusurannya bukan soal pembuatan situs atau website, dinas-dinas menggunakan dengan anggaran mata seperti belanja modal software, belanja kawat, faksimili, internet, dan TV berlangganan," ujar Nunik kepada Suara.com, Selasa (18/10/2022).

Adapun anggaran pada tahun 2021, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertahanan (DLHP) dengan mata anggaran belanja kawat, faxsimili, internet, tv berlangganan menghabiskan Rp45 juta.

Pada dinas kehutanan (Dishut) Sumsel, dengan mata anggaran yang sama juga menghabiskan Rp162,4 juta. Sedangkan Kesbang Pol menghabiskan Rp84,2 juta.

Di dinas Perpustakaan menghabiskan Rp92,8 juta, sementara di dinas kesehatan Rp1,2 miliar. Dana yang besar juga dihabiskan DPRD dengan mata anggaran yang sama tersebut, yakni mencapai Rp1,3 miliar.

Di sekda Pemprov Sumsel menghabiskan mata anggaran tersebut mencapai Rp445juta. Menurut Nunik memang butuh transparansi dalam pekerjaan pemerintah termasuk terkait dengan informasi teknologi.

Baca Juga: Pengusaha Sawit Mularis Djahri Dibebaskan, Anaknya Masih Ditahan Polda Sumsel

"Apalagi layanan situs juga penting bagi keterbukaan informasi bagi publik," ujar Nunik.

Meski sudah diupayakan mengkonfirmasikan hal ini, Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) tidak memberikan tanggapannya.

Peretasan terjadi sejak Minggu (16/10/2022) lalu, hingga Selasa (18/10/2022) pagi, keenam situs tersebut masih ditangguhkan alias belum berfungsi seperti sedia kala.

Peretas mengirimkan pesan yang mengulik indikasi korupsi pada pembuatan dinas tersebut yang cenderung masih tidak aman.

“Teruntuk pemerintah jangan anggaran bikin website aja yg gede benerin tuh website banyak bug nya wkwkwk developer nya cuma ngopi doang anggaran aja gede website gampang di retas wkwkwk makannya jangan kebanyakan korupsi bos #Dari masyarakat Untuk pemerintah,” kata kelompok tersebut.

“Pemerintah mah mikirin uang koruptor terus min katanya minta dana buat bikin website tapi masih aja jebol website nya,” ungkapnya.

Dikatakan mereka, keamanan situs pemerintah yang diretas tersebut sangatlah lemah.

“Di salah satu subdo sumsel user dan password admin sangat lemah sekali. Kalo bisa situsnya lebih diperkuat lagi keamananya soalnya di beberapa subdo masih ada banyak bug,” terang peretas.