- Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mencatat dana bagi hasil kurang bayar tahun 2023 hingga 2024 mencapai sekitar Rp993 miliar.
- Pemerintah daerah saat ini masih menunggu kepastian arah kebijakan fiskal nasional setelah pergantian posisi Menteri Keuangan baru.
- Penyelesaian pembayaran dana bagi hasil sangat penting untuk menjaga ruang fiskal daerah di tengah penurunan alokasi transfer pusat.
Namun, Pemprov Sumsel masih menunggu kebijakan resmi pemerintah pusat sebelum menentukan langkah lebih lanjut. Dengan DBH kurang bayar yang masih berada di kisaran Rp993 miliar, kepastian mengenai penyelesaiannya menjadi salah satu hal yang akan menentukan ruang fiskal Sumsel ke depan.
DBH kurang bayar pada akhirnya bukan hanya persoalan angka dalam laporan keuangan daerah. Dana tersebut berkaitan dengan kemampuan pemerintah daerah membiayai berbagai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Karena itu, kepastian mengenai pembayaran DBH menjadi penting di tengah kondisi fiskal Sumsel yang sedang melakukan penyesuaian.
Pemprov Sumsel kini masih menunggu arah kebijakan pemerintah pusat, termasuk bagaimana penyelesaian DBH kurang bayar dan pola transfer ke daerah akan diterapkan dalam kebijakan fiskal berikutnya.
Baca Juga:Suahasil Gantikan Purbaya, Pemprov Sumsel Berharap Kebijakan Fiskal Daerah Kembali seperti Semula
